Jakarta - Lembaga riset Institute for Essential Services Reform (IESR) mengusulkan agar proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt (GW) yang direncanakan pemerintah dikelola mandiri oleh masyarakat desa.

Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR Alvin Putra dalam media briefing di Jakarta, Selasa (2/9), mengatakan skema pengelolaan merupakan kunci utama keberhasilan proyek PLTS 100 GW.

Seperti dikutip dari Antara, menurut Alvin, banyak proyek listrik desa maupun PLTS terpusat, pada akhirnya tidak berkelanjutan dan terbengkalai. Karenanya, IESR mengusulkan pengelolaan PLTS 100 GW tersebut dilakukan masyarakat desa untuk memastikan keberlanjutan program besar yang menyasar 80 ribu desa itu.

“Ini juga menjadi aspirasi masyarakat, kenapa proyek-proyek ini tidak berkelanjutan,” kata Alvin.

IESR, lanjutnya, menyarankan setiap desa mengelola proyek PLTS sebagai wilayah usaha energi mandiri dengan skema off-grid. Dalam skema itu, pembangkit listrik akan beroperasi secara independen tanpa terhubung ke jaringan PLN.

“Secara konsep kami melihat ini ada peluang di sana, bisa dikelola secara off-grid. Karena kita tahu bahwa sebenarnya PLTS itu sangat fleksibel,” ujar Alvin.

Ia menambahkan, pengelolaan proyek bisa diserahkan kepada entitas lokal, seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di daerah terpencil, PLTS dinilai lebih ekonomis dan ramah lingkungan dibandingkan generator diesel yang selama ini digunakan.

“Dan ini menjadi pintu masuk yang sangat fleksibel untuk pengembangan energi terbarukan,” katanya.

Selain menjamin ketersediaan energi, skema pengelolaan mandiri juga dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Penduduk setempat dapat dilatih sebagai operator dan tim pengelola proyek, sehingga memberdayakan ekonomi desa dan membangun kapasitas institusi lokal.

Tantangan Utama

Lebih lanjut, IESR menyatakan pengembangan PLTS skala besar menghadapi sejumlah tantangan, di tengah target pemerintah untuk mencapai kapasitas PLTS 17,1 GW dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).

"Evaluasi terbesarnya adalah di mekanisme pengadaannya, bagaimana selama ini mekanisme pengadaan EBT (energi baru terbarukan) itu masih belum memiliki kerangka yang jelas," kata Alvin.

Meskipun ada perbaikan regulasi seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 yang sebelumnya membatasi harga jual listrik, masalah pengadaan di PLN dinilai tetap menjadi hambatan.

Ia mencatat beberapa proyek besar dijalankan melalui mekanisme strategic partnership alih-alih tender murni independent power producer (IPP) berdasarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2022.

Tantangan kedua terletak pada tahap persiapan proyek. Alvin mencontohkan proyek PLTS di Bali bagian barat yang terkendala masalah akuisisi lahan. Menurutnya, isu-isu seperti ini harus diatasi sejak awal untuk mencegah penundaan proyek. Untuk itu, ia menekankan pentingnya transparansi dalam perencanaan dan perizinan.

"Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam perencanaan sistem, data, dan perizinan, misalnya melalui aplikasi," kata dia.

Ketidaksesuaian antara target proyek yang sudah direncanakan dalam RUPTL dengan realisasi tender menjadi tantangan berikutnya.

Alvin menyebutkan bahwa proyek-proyek yang seharusnya sudah mulai beroperasi tidak diadakan tendernya sesuai jadwal.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menjelaskan pemerintah sedang menyusun regulasi pendukung, termasuk revisi Perpres Nomor 112 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri ESDM tentang PLTS Operasi Paralel.

Andriah mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam pengembangan energi terbarukan di antaranya dengan menyelaraskan tata ruang wilayah untuk mendukung investasi PLTS, menjadi mediator dalam isu pembebasan lahan, mengalokasikan APBD untuk proyek PLTS di bangunan pemerintah dan publik.