Kementerian Pertanian: Pemerintah Terus Perkuat Antisipasi El Nino

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Upaya dilakukan dari sisi produksi hingga stabilisasi harga agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, mengatakan informasi BMKG menjadi peringatan dini bagi pemerintah dalam menyusun langkah antisipasi. Pemerintah terus memantau wilayah yang mulai mengalami kekeringan maupun daerah yang masih memiliki sumber air.

"Kondisi curah hujan yang sering disampaikan BMKG menjadi early warning buat kita sama-sama dalam rangka menata bagaimana tanam. Kemudian upaya-upaya intervensi yang dilakukan," kata Makmun dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (3/8) lalu.

Menurutnya, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus di hampir separuh wilayah Indonesia. Karena itu, daerah diminta memanfaatkan sumber air yang tersedia untuk mempercepat masa tanam.

Makmun mengatakan El Nino berpotensi menurunkan luas tanam padi serta memengaruhi produksi hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi.

Langkah tersebut meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, sumur dangkal, pompanisasi, irigasi perpipaan, percepatan tanam, hingga penggunaan varietas tahan kekeringan. Pemerintah juga mengoptimalkan relokasi pompa air serta mengusulkan pelaksanaan modifikasi cuaca di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrem.

Makmun mengatakan pemerintah saat ini memiliki sekitar 130 ribu unit pompa air dan ribuan jaringan irigasi. Seluruh peralatan dipantau melalui sistem digital agar penanganan di lapangan lebih cepat.

Meski menghadapi ancaman El Nino, Makmun memastikan kondisi pangan nasional masih aman. Produksi beras terus meningkat, sementara cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 5,25 juta ton.

Sementara itu, Badan Pangan Nasional menyiapkan langkah pengendalian dari sisi hilir untuk menjaga stabilitas harga beras. Pemerintah akan mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran beras SPHP, serta bantuan pangan beras tahap kedua.

"GPM terus digencarkan pemerintah, kemudian SPHP beras medium diperluas ke pasar-pasar. Lalu bantuan pangan beras tahap kedua untuk Agustus juga akan digeber secara masif," ujar Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, dalam rilis resmi Bapanas pada Jumat (31/7) lalu.

Hingga akhir Juli 2026, pemerintah telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 6.589 kali di 38 provinsi dan 448 kabupaten/kota. Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997,2 ribu ton kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat.

Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan stok beras pemerintah tetap aman menghadapi musim kemarau. Ia juga mengingatkan seluruh pelaku usaha agar tidak memainkan harga beras.

"Yang terpenting hari ini stok kita tetap bertahan di 5,2 juta ton. Jadi insyaallah aman. Jangan mempermainkan beras karena itu untuk kepentingan hajat hidup orang banyak," ujar Amran. ils/I-1