UGM Ingatkan Aparat: Dengar Aspirasi, Bukan Tambah Represi

Gelombang demonstrasi yang berujung pada tindak kekerasan, penjarahan, hingga pembakaran fasilitas publik kembali terjadi di sejumlah daerah. Aksi ini awalnya merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Situasi kian memanas setelah insiden kendaraan taktis (rantis) Barakuda melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, pada 28 Agustus lalu, yang berujung pada meninggalnya korban.

Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada, Achmad Munjid, M.A., Ph.D., menilai rentetan aksi kekerasan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi panjang kekecewaan masyarakat. “Kalau kita mengikuti dinamika ini, jelas bukan peristiwa mendadak. Ada akumulasi persoalan yang berakar pada ketimpangan sosial ekonomi,” ujarnya, Selasa (2/9).

Ekonomi Sulit dan Jurang Sosial

Munjid menegaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sedang berada dalam situasi sulit. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kelesuan bisnis, serta defisit anggaran menjadi contoh nyata. Sementara itu, gaya hidup mewah dan fasilitas yang dipamerkan pejabat publik justru memperlebar jurang antara pemerintah dan rakyat. Hal ini diperburuk dengan komentar sejumlah wakil rakyat yang dianggap tidak sensitif dan menyakiti hati masyarakat.

“Banyak warga merasa tidak diwakili, tidak dibela, bahkan tidak didengar,” tegasnya.

Terkait insiden yang menimpa Affan, Munjid menilai peristiwa tersebut menjadi pemicu ledakan dari kekecewaan kolektif yang telah lama dipendam. Menurutnya, sebagian besar pengemudi ojek online bekerja di sektor ini karena kesulitan mengakses pekerjaan yang lebih layak, salah satunya akibat dampak PHK massal. Dengan status hanya sebagai “mitra”, mereka tidak memiliki perlindungan sosial maupun jaminan kerja.

“Presiden sempat menyebut angka pengangguran menurun, angka kemiskinan turun. Padahal, pekerjaan informal seperti ojek online bukan pekerjaan yang betul-betul layak dan berkelanjutan,” jelas Munjid.

Kekerasan Tak Menyelesaikan Masalah

Munjid mengingatkan bahwa pendekatan represif aparat justru memperburuk situasi. Upaya pengendalian keamanan yang menggunakan kekerasan tidak akan meredam, melainkan memicu kemarahan massa. “Mestinya para pemegang otoritas paham bahwa kekerasan yang dibalas dengan kekerasan lebih besar tidak selalu efektif,” katanya.

Ia menekankan pentingnya respons yang seimbang: penegakan hukum tetap diperlukan, namun harus diiringi dengan keberanian mendengarkan aspirasi rakyat.

Perlu Perubahan Struktural

Munjid mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan secara struktural, mulai dari merevisi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, mengganti pejabat yang arogan, hingga menghentikan program-program yang membebani anggaran negara.

Selain itu, ia mengajak tokoh agama, akademisi, pemimpin masyarakat, hingga media untuk aktif menyuarakan aspirasi rakyat. “Masyarakat akan lebih mudah menahan diri jika melihat para tokoh benar-benar ada di pihak mereka, mendengar suara rakyat, dan turut memperjuangkannya,” tegasnya.

Demokrasi Sebagai Solusi

Menutup pandangannya, Munjid menegaskan bahwa permasalahan ini memang berakar dari krisis ekonomi, tetapi solusi sejatinya tetap melalui jalur demokrasi. Menurutnya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini baru berjalan “seper­tiga dari ideal”, karena suara masyarakat seringkali hanya dijadikan legitimasi, bukan sebagai dasar penyusunan kebijakan.

“Problem demokrasi, solusinya juga ada pada demokrasi. Jangan sampai penggunaan kekerasan dan militer justru makin menjauhkan kita dari demokrasi,” pungkasnya.