Kembalikan Harapan Rakyat dengan Kurangi Berutang dan Berantas Korupsi

JAKARTA - Pemerintah bersama DPR harus segera mengembalikan harapan rakyat di tengah kondisi ekonomi nasional yang kian terhimpit. Beban utang yang menumpuk karena pembiayaan proyek-proyek nasional yang kurang prudent dan selektif di masa lalu, serta praktik korupsi yang makin menggurita menjadi akar masalah yang membuat kepercayaan publik semakin menurun.

Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi, mengatakan

hampir 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini hanya tersedot untuk pembayaran utang.

“Istilahnya gali lubang tutup lubang. Setiap tahun hutang kita bertambah yang sebagian untuk membayar utang lama. Ketika beban fiskal makin berat, ujung-ujungnya solusinya adalah melalui upaya peningkatan target pajak. Akhirnya masyarakat yang kembali dibebani. Ini jelas tidak sehat bagi masa depan bangsa,” kata Iyuk di Jakarta, Minggu (31/8).

Ia pun mengutip pentingnya Pemerintah mengedepankan roso atau empati dalam menjalankan kebijakan seperti yang yang disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Iyuk menilai pernyataan Sultan Hamengkubuwono X itu sebagai pesan moral penting yang semestinya dijadikan pedoman pemerintah dan DPR. “Rakyat saat ini butuh bukti, bukan sekadar janji. Roso itu berarti memahami jeritan rakyat, bukan malah asyik dengan kepentingan sendiri,” katanya.

Iyuk juga mengkritisi inkonsistensi pemerintah dan DPR yang satu sisi berbicara soal efisiensi, tetapi di sisi lain justru menaikkan tunjangan bagi anggota DPR secara signifikan.

“Ini paradoks. Saat rakyat dibebani kenaikan pajak, tarif listrik, hingga iuran kesehatan, para wakil rakyat malah menikmati kenaikan fasilitas. Seolah-olah publik diminta ikat pinggang, sementara elite berpesta pora,” tegasnya.

Ia menyebut kondisi ini semakin memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan wakilnya di Senayan.

“DPR itu kan simbol aspirasi rakyat. Kalau rakyat sedang susah, seharusnya mereka merasakan hal yang sama, bukan malah berjoged kegirangan. Itu bentuk ketidakpekaan yang sangat mencederai amanah,” kata Iyuk.

Rusak Sendi Bangsa

Selain soal anggaran, Iyuk menegaskan korupsi tetap menjadi penyakit utama yang harus diberantas. Ia mengibaratkan praktik korupsi sudah seperti kanker stadium lanjut yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa.

“Jika tidak ada tindakan tegas, rakyat akan semakin apatis. Negara ini bisa kehilangan legitimasi jika yang dipertontonkan hanyalah praktek korupsi yang dilakukan secara ugal-ugalan,” katanya.

Ia menambahkan, sebagai bentuk komitmen legislatif terhadap semangat anti korupsi, mereka harus segera, tanpa pakai lama, untuk mengesahkan UU tentang perampasan aset koruptor dan bila perlu UU terkait pembuktian terbalik. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu, baik di eksekutif, legislatif, maupun lembaga negara lainnya.

“Jangan hanya rakyat kecil yang ditindak. Justru para elite yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan harus dimiskinkan, agar ada efek jera,” kata Iyuk.

Dalam pandangan Iyuk, momentum krisis politik dan ekonomi saat ini seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah dan DPR untuk kembali ke jalur yang benar.

“Ini saatnya reformasi moral. Jangan lagi melihat rakyat hanya sebagai perusuh ketika turun ke jalan. Lihat akar masalahnya: ketidakadilan ekonomi, utang yang menumpuk, perilaku hedon para elit, dan korupsi yang merajalela,” paparnya.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam kebijakan publik. Menurutnya, janji efisiensi dan penghematan harus tercermin dalam gaya hidup serta kebijakan para pejabat negara.

“Kalau pejabat bicara penghematan, tunjukkan lewat tindakan. Jangan rakyat diminta sabar, sementara DPR malah menambah tunjangan. Itu melukai nurani publik,” kata Iyuk.

Sementara itu, pakar sosiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan, semangat kritis masyarakat yang meluap saat ini dalam aksi di sejumlah kota merupakan akumulasi ketidakpuasan sejak lama. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh lebih berpihak ke segelintir golongan dan kurang memperhatikan faktor keadilan dan kesenjangan yang justru melahirkan kemiskinan struktural.

“Kemiskinan struktural terjadi karena struktur sosial yang ada membuat kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas -fasilitas secara merata membuat sebagian masyarakat tetap miskin,” katanya.

Di masyarakat muncul kesan kalau hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh lapisan tertentu yang menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan,bukan hanya antara kaya dan miskin dalam masyarakat, namun juga antara kota dan desa. Hanya mereka yang memiliki akses terhadap modal, kredit, informasi, dan kekuasaan yang dapat mengambil manfaat dari program-program pembangunan.

Banyak bukti menunjukkan, pembangunan yang dilakukan justru melahirkan kericuhan di tingkat lokal. Perundang-undangan nasional, misalnya cuma bisa bagus di atas kertas, sedangkan nyatanya malah merampasi hak-hak adat masyarakat lokal.