Pemprov DKI Jakarta Umumkan Realisasi APBD Juli 2025: Surplus Rp14,67 Triliun dan Pertumbuhan Ekonomi Stabil

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar konferensi pers perdana terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode Juli 2025 di Balai Kota, Rabu (27/8). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut langkah ini sebagai upaya transparansi agar publik dapat mengetahui secara langsung perkembangan pengelolaan anggaran daerah.

"Kalau selama ini kami yang diundang ke DPRD untuk mendengarkan. Hari ini, justru kami menyampaikan langsung kepada publik agar semua pihak Mulai dari pemerintah daerah, DPRD, lembaga pusat, hingga masyarakat punya kesepahaman yang sama. Pengelolaan APBD tidak mungkin berjalan tanpa kerja sama dan kesepakatan bersama," ujar Gubernur Pramono.

Dalam paparannya, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa hingga 31 Juli 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp45,63 triliun atau 56 persen dari target Rp81,73 triliun. Dari total itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi Rp31,52 triliun, sementara belanja daerah terealisasi Rp30,95 triliun atau 37 persen dari target. Jakarta pun membukukan surplus Rp14,67 triliun dan mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp18,56 triliun.

"Jakarta berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan baik. Transparansi pengelolaan anggaran menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pajak, dividen, dan berbagai pendapatan lain yang dikelola," katanya.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada periode tersebut tercatat sebesar 5,18 persen, melampaui rata-rata nasional 5,12 persen. Inflasi juga terkendali di level 2,25 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 6,18 persen. Menurut Gubernur Pramono, indikator tersebut menunjukkan Jakarta berada pada jalur pertumbuhan yang sehat dan stabil.

"Selain fiskal yang terjaga, aktivitas ekonomi di Jakarta juga tumbuh solid. Ekspor meningkat 17,26 persen, konsumsi rumah tangga naik 5,13 persen, dan konsumsi pemerintah tumbuh 5,16 persen," paparnya.

Sepanjang Semester I 2025, nilai investasi di Jakarta menembus Rp140,8 triliun, menempatkan ibu kota sebagai tujuan investasi terbesar kedua secara nasional dengan kontribusi 14,9 persen. Melalui Jakarta Investment Centre (JIC), Pemprov DKI aktif menggelar promosi investasi, penyederhanaan perizinan, hingga perhelatan Jakarta Investment Festival 2025.

Meski tren ekonomi positif, Pemprov DKI menyoroti tantangan serius berupa kesenjangan sosial yang tercermin dari gini rasio. Untuk mengatasinya, berbagai program perlindungan sosial digulirkan, di antaranya Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas Jakarta, KJP Plus, KJMU, hingga program pangan bersubsidi.

"Program perlindungan sosial ini menjadi bantalan agar masyarakat kecil tetap kuat menghadapi dinamika ekonomi. Bahkan, kami sedang mengkaji perluasan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, bukan hanya untuk S1, tetapi juga S2 dan S3. Kami ingin anak-anak terbaik Jakarta bisa kuliah hingga ke luar negeri, lalu kembali untuk membangun Jakarta," ungkap Gubernur Pramono.

Selain itu, upaya penurunan angka pengangguran juga menjadi prioritas. Sepanjang 2025, Pemprov DKI menargetkan 21 kali penyelenggaraan job fair, pelatihan vokasi, serta program Mobile Training Unit (MTU) yang kini difokuskan pada penguasaan bahasa asing.

"Kesempatan kerja di luar negeri sering terkendala bahasa. Karena itu, Jakarta harus mempersiapkan SDM unggul yang siap bersaing, baik di dalam negeri maupun global," ujar Gubernur Pramono.

Ia menegaskan bahwa stabilitas ekonomi Jakarta tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi semua pihak, mulai DPRD, pemerintah pusat, BUMD, dunia usaha, hingga masyarakat.

"Jakarta menyumbang 16,61 persen terhadap perekonomian nasional. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola APBD adalah kunci. Kami ingin warga Jakarta merasakan langsung manfaat pembangunan, baik berupa lapangan kerja, layanan publik, maupun infrastruktur yang lebih baik," pungkasnya.