PLTS Digadang Jadi Penopang Energi NTT, Energi Fosil Mulai Tersingkir?

KUPANG - Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai negara kepulauan yang terbentang di garis khatulistiwa, menjadikannya salah satu wilayah dengan intensitas sinar matahari tertinggi sepanjang tahun. Kondisi ini menghadirkan potensi besar untuk mengoptimalkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). 

Dalam konteks energi berkelanjutan, PLTS bukan hanya menawarkan sumber daya yang bersih dan ramah lingkungan, tetapi juga solusi konkret untuk mengatasi keterbatasan pasokan listrik di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.

Secara ekonomi, pengembangan PLTS berpotensi mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang selama ini masih mendominasi bauran energi nasional. 

Dengan harga panel surya yang semakin kompetitif secara global, PLTS dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dalam jangka panjang, sekaligus mengurangi beban subsidi energi impor. 

Dari sisi geopolitik energi, penguatan PLTS juga berarti memperkuat kedaulatan energi nasional, sehingga Indonesia tidak mudah terombang-ambing oleh fluktuasi harga minyak dunia.

Namun, optimalisasi PLTS menuntut kebijakan yang progresif, dukungan insentif fiskal, serta investasi dalam riset penyimpanan energi seperti baterai. Tanpa itu, potensi besar hanya akan berhenti pada wacana. 

Dengan sinar matahari yang nyaris tak terbatas, Indonesia sejatinya tidak kekurangan energi, melainkan hanya perlu keberanian untuk mengubah paradigma menuju masa depan energi terbarukan yang mandiri dan berkelanjutan.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mengatakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi salah satu tulang punggung transisi energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki oleh provinsi berbasis kepulauan itu.  

“Saat ini EBT kita baru 10 sampai 15 persen atau 42 megawatt, tetapi 'roadmap' kita jelas karena tambahan hingga 300 MW EBT hingga 2028 sehingga porsinya melonjak menjadi 42,6 persen,” katanya di Kupang Jumat (22/8).  

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan perkembangan pembangunan EBT yang ada di Nusa Tenggara Timur yang dinilai memiliki banyak sekali EBT.

Melki mengatakan NTT adalah tanah kaya potensi energi baru terbarukan. Saat ini NTT memiliki potensi angin mencapai 10.188 MW, air 369,5 MW, surya 60,13 GWp, bioenergi 746,8 MW, dan panas bumi 1.149 MW.

Lebih lanjut, ia mengatakan di tahun 2023, NTT bangun PLTS terpusat off-grid di 21 lokasi, tahun 2024 jumlah PLTS tersebar meningkat menjadi 226.

“Tahun depan kita rencanakan 47 unit PLTS baru yang akan menjangkau lebih banyak desa dan pulau kecil,” ujar Melki. 

Melki mengatakan contoh nyata keberhasilan inovasi itu, dapat disaksikan di Pulau Semau. Di pulau itu NTT membangun sistem pembangkit hibrid, perpaduan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 450 kWp dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 1.380 kW. 

“Hasilnya luar biasa kita bisa hemat bahan bakar hingga Rp1,17 miliar per tahun, dan mampu mengurangi emisi karbon sebesar 180 ton CO2 pada tahun 2024.” ujar dia.

Di tahun 2025 berdasarkan laporan, kontribusi energi terbarukan di Pulau Semau tetap stabil di kisaran 10–12 persen dan berhasil menurunkan konsumsi BBM sekitar 8 hingga 9 persen. 

Menurut Melki, itu bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa teknologi hijau mampu memberi manfaat ekonomi sekaligus melindungi lingkungan. 

“Namun kita juga jujur mengakui,biaya investasi EBT masih tinggi. Membangun PLTS 'off-grid' memerlukan sekitar Rp130 juta per kWp, sementara membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 1 MWe membutuhkan kurang lebih Rp48 miliar. Selain itu, kita masih harus terus meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap proyek-proyek ini baik panas bumi maupun PLTS terpusat,” ujar dia.

Karena itulah Melki mengatakan NTT bergerak dengan program-program strategis seperti PLTS dana alokasi khusus Infrastruktur EBT di Sumba, ACCESS Project di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, serta Program MENTARI di Sumba Tengah yang telah melistriki ratusan rumah tangga dan fasilitas umum.