Anggaran MBG 2026 Membengkak, Dapur Fiktif Jangan Dibiarkan Hidup Lagi

JAKARTA – Penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun depan harus disertai dengan transparansi dan pengawasan secara ketat. Selama pelaksanaan tahap pertama tahun ini, banyak ditemui dapur fiktif sehingga kasus tersebut jangan sampai terulang tahun depan.

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengatakan dapur fiktif ini merupakan permainan di balik penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih kuota penuh. Dia menjelaskan istilah kuota penuh sebetulnya merupakan penolakan mendadak terhadap calon dapur yang sudah lulus survei.

Namun, dirinya menyesalkan penolakan tersebut justru dimanfaatkan untuk menempatkan kepala dapur yang tak memiliki kompetensi memadai. “Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan belum ada dapur, itu bukan salah teknis. Itu permainan yang mengunci kesempatan orang lain berkontribusi,” kata Nurhadi dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (14/8).

Anggota Komisi Kesehatan DPR itu lantas membeberkan laporan dari lapangan terkait sejumlah calon dapur yang sudah berstatus lulus survei di akun resmi BGN, namun tiba-tiba mendapat penolakan dengan alasan kuota kecamatan penuh. Padahal, kenyataannya, kata Nurhadi, lokasi yang dimaksud sama sekali belum memiliki bangunan dapur.

“Ini jelas kuota penuh fiktif. Faktanya, tidak ada pembangunan. Kalau alasannya kuota penuh, berarti ada tangan-tangan yang sengaja mengunci titik dapur itu,” tutur Politisi Fraksi Partai Nasdem ini.

Temuan serupa juga diungkap oleh Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar). Salah satu temuan FMMBG ialah titik dapur fiktif merujuk ke data pendaftaran penyedia makan bergizi.

Data di portal resmi BGN tertulis informasi bahwa dapur sudah penuh, tetapi di lapangan banyak titik dapur yang belum dibangun, bahkan tidak pernah ada sama sekali. Ironisnya, ungkap Nurhadi, banyak calon dapur telah menggelontorkan modal puluhan juta rupiah untuk membangun fasilitas produksi dan membeli peralatan sesuai standar.

Selain itu, Nurhadi mengungkapkan banyak ditemukan kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diragukan kompetensinya. Karena itu, dirinya mendesak BGN melakukan audit internal, membuka data lapangan secara transparan, dan menghapus sistem penguncian titik dapur yang rawan permainan.

Alokasi Meningkat

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran program MBG pada 2026 bakal mencapai 300 triliun rupiah dengan menyasar 82 juta penerima. Angka itu naik dari alokasi MBG tahun ini sebesar 71 triliun rupiah dengan cadangan tambahan 100 triliun rupiah.

Sementara itu, Direktur Mubyarto Instiute, Awan Santosa menilai penambahan anggaran MBG tahun depan tidak menjadi soal selama efektivitas programnya terpenuhi, begitu juga dari sisi transparansi anggaran dan pengawasannya. "Asalkan manfaat program MBG ini harus benar benar dirasakan siswa/siswi sehingga anggaran sebanyak itu tidak sia sia digelontorkan,"tegas Awan

Awan menyoroti banyaknya kasus keracunan yang dialami anak sekolah setelah mengkonsumsi MBG. Pemerintah, menurutnya, harus memperketat pengawasan. Dia memperingatkan penambahan anggaran jangan sampai tidak berbanding lurus dengan kualitas menu yang disajikan.