Kemenko PMK Luncurkan Gerakan KITATANGGUH sebagai Upaya Kolektif Kurangi Risiko Bencana

Kamis, 14 Agu 2025, 14:05 WIB

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meluncurkan Gerakan KITATANGGUH sebagai upaya kolektif dalam mengurangi risiko bencana, menghadapi bencana, dan memulihkan kehidupan pascabencana.

“Saya kira kita semua tahu betapa besar kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah, oleh masyarakat yang menjadi korban, dan juga oleh publik secara keseluruhan akibat bencana. Ini harus kita selesaikan bersama dan kita semua harus benar-benar tangguh," kata Menko PMK Pratikno di Jakarta, kemarin.

Ket. Foto: Peluncuran gerakan KITATANGGUH untuk mengurangi risiko bencana. — Sumber: antara foto

Pratikno menekankan pentingnya membangun budaya tangguh di masyarakat melalui kesadaran kolektif untuk melakukan langkah pencegahan.

Menurut dia, budaya tangguh di tengah masyarakat harus terus diperkuat untuk mengurangi risiko bencana.

"Kita harus terus menerus membangun budaya tangguh, masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengurangi risiko bencana, membuang sampah pada tempatnya, menanam pepohonan mencegah erosi, mengurangi risiko sedimentasi, dan kegiatan-kegiatan preventif di level masyarakat," kata dia.

Selain peran masyarakat, Menko PMK menekankan pemerintah juga memegang tanggung jawab besar dalam memperkuat ketangguhan nasional.

Menurut dia, diperlukan perbaikan infrastruktur secara berkelanjutan agar semakin tangguh, disertai inovasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan manajemen untuk memastikan seluruh sistem penanggulangan bencana mampu merespons secara efektif.

Keberhasilan Gerakan KITATANGGUH, kata dia, memerlukan dukungan aktif dari sektor swasta.

Menurut dia, penanggulangan bencana tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, melainkan juga harus melibatkan dunia usaha agar seluruh elemen bangsa memiliki ketangguhan yang sama.

KITATANGGUH merupakan salah satu dari flagship Kemenko PMK dengan tiga subkomponen, yaitu Budaya Tangguh, Kolaborasi Tangguh, dan Dasbor Tangguh yang mengintegrasikan unsur multipihak dengan daerah rawan bencana.

Pratikno juga mendorong Kementerian Agama untuk memperkuat materi mitigasi bencana dalam pembelajaran di madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. “Sehingga, membentuk kesadaran sejak dini di kalangan pelajar dan komunitas umat beragama," kata Pratikno.

Pratikno mengatakan peran Kementerian Agama begitu strategis dalam mengedukasi pengurangan risiko bencana melalui jalur pendidikan keagamaan.

Menko PMK menekankan pentingnya membangun budaya tangguh di masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Langkah-langkah sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menjaga kelestarian lingkungan dinilai efektif mencegah dampak lebih besar.

"Kegiatan preventif di level masyarakat dan pemerintah harus terus dilakukan, termasuk inovasi teknologi untuk mitigasi bencana," katanya.

Ia menilai peran rumah ibadah sangat strategis dalam penanganan bencana. Menurutnya, masjid, gereja, dan fasilitas publik lainnya perlu dirancang agar aman dan nyaman digunakan sebagai tempat evakuasi.

"Fasilitas publik juga harus dirancang menjadi tempat untuk shelter yang aman dan nyaman bagi para pengungsi. Sekolah juga demikian dalam situasi emergency," ujarnya.

KITATANGGUH merupakan program nasional yang mengedepankan kolaborasi multi-pemangku kepentingan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Program ini mengintegrasikan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peran aktif pemerintah, swasta, dan komunitas untuk meminimalkan risiko bencana.

"Berdasarkan data dari berbagai sumber yang dikombinasikan dengan analisis AI, kerugian akibat bencana di tahun 2024 mencapai Rp665 triliun," kata Pratikno.

Menurutnya, kerugian tersebut mencakup dampak langsung maupun tidak langsung. Ia menyebut ada hampir 2.000 kejadian bencana dengan lebih dari 8 juta orang terdampak, mayoritas berupa bencana hidrometeorologi.

"Kerugian ekonomi langsung sekitar Rp65 triliun. Namun, jika dihitung kerugian tidak langsung, seperti penurunan PDB, gangguan perdagangan, dan produktivitas ekonomi, nilainya jauh lebih besar," ujarnya.

Redaktur: Sriyono

Penulis: Sriyono

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.