Program Makan Bergizi Gratis Bisa Butuh Anggaran Lebih dari Rp 300 Triliun pada 2026

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan akan membutuhkan dana lebih dari Rp 300 triliun setiap tahun mulai 2026. Perkiraan ini muncul seiring rencana pemerintah memperluas cakupan program menjadi 82 juta penerima manfaat, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu.

Program MBG diluncurkan awal tahun ini oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil maupun menyusui. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun pada 2025 dan menyiapkan tambahan cadangan dana sebesar Rp 100 triliun.

“Jika 82 juta penerima manfaat menerima makanan ini tahun depan, kebutuhan anggarannya akan melampaui Rp 300 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta.

Ia menyebut program ini mampu menciptakan aktivitas ekonomi besar dan mendorong keterlibatan usaha kecil, pondok pesantren, serta pelaku industri halal dalam rantai pasok.

“Pendanaannya ada, dan dapat dihubungkan dengan rantai nilai industri halal,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap menjadi instrumen utama untuk mendukung pembangunan dan program perlindungan sosial.

Kepala Badan Pangan Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan Rp 7,9 triliun untuk program tersebut. Menurutnya, pengeluaran akan meningkat tajam pada Agustus dan September seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat.

Pada tahap awal, program ini menyasar 17,9 juta penerima yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan balita. Pemerintah menargetkan peningkatan cakupan hingga 50 juta penerima manfaat pada September 2025 yang akan membutuhkan dana sekitar Rp 19 triliun.

Pelaksanaan program ini ditunjang oleh lebih dari 5.100 dapur komunitas yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah juga berencana membangun 14.000 dapur baru melalui kerja sama dengan TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, pelaku usaha, dan organisasi Islam besar.

Biaya pembangunan setiap dapur baru mencapai Rp 2 miliar dan sepenuhnya ditanggung oleh mitra, bukan dari anggaran negara.

“Dana yang sudah beredar di masyarakat untuk membangun dapur-dapur ini hampir mencapai Rp 28 triliun, dan ini murni dana mitra, bukan dana negara,” kata Dadan.