Militer Thailand Ancam Gunakan Hak Membela Diri Usai Insiden Ranjau Darat di Perbatasan dengan Kamboja

JAKARTA – Militer Thailand menyatakan kemungkinan akan menggunakan hak membela diri setelah serangkaian insiden yang dituduhkan kepada Kamboja, di mana sejumlah tentara Thailand terluka akibat ranjau darat di wilayah perbatasan kedua negara. Juru bicara Angkatan Darat Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, menjelaskan seorang sersan yang sedang berpatroli bersama tujuh prajurit lainnya pada Selasa pagi menginjak ranjau darat anti-personel yang diduga ditanam oleh pihak Kamboja, sehingga mengalami cedera parah pada pergelangan kaki kirinya.

Insiden tersebut menjadi bukti rapuhnya gencatan senjata yang berlaku sejak 29 Juli, yang bertujuan mengakhiri lima hari bentrokan bersenjata di wilayah sengketa perbatasan. Bentrokan pada Juli lalu mengakibatkan puluhan korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil, serta memaksa lebih dari 260.000 orang mengungsi dari rumah mereka.

Ranjau darat yang meledak pada Selasa ini tercatat sebagai insiden keempat dalam kurun waktu sekitar satu bulan dan yang kedua setelah gencatan senjata disepakati. Lokasi ledakan berada sekitar satu kilometer dari kuil Ta Muen Thom, yang diklaim Thailand sebagai bagian dari Provinsi Surin, namun juga menjadi klaim Kamboja.

Wilayah tersebut sebelumnya menjadi medan pertempuran sengit pada bulan Juli dan merupakan salah satu titik sengketa di sepanjang perbatasan. Di lokasi sengketa lainnya, pada Sabtu lalu seorang sersan mayor Thailand kehilangan kaki kirinya akibat ledakan ranjau, sementara dua tentara lainnya mengalami luka ringan.

“Insiden ini menjadi bukti nyata bahwa pihak Kamboja telah melanggar perjanjian gencatan senjata dan tidak menghormati hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Ottawa, yang melarang penggunaan dan penempatan semua jenis ranjau darat anti-personel,” demikian pernyataan resmi militer Thailand. Thailand dan Kamboja sama-sama menjadi pihak dalam perjanjian internasional tersebut.

Pihak militer Thailand menegaskan telah berpegang pada pendekatan damai dan tidak pernah menjadi pihak yang memulai konflik.

“Namun, jika keadaan menjadi sangat mendesak, mungkin perlu untuk menggunakan hak membela diri berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional untuk mengakhiri situasi yang menyebabkan Thailand terus-menerus kehilangan personel akibat pelanggaran perjanjian gencatan senjata dan pelanggaran kedaulatan oleh pasukan militer Kamboja,” lanjut pernyataan tersebut.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Kamboja membantah tuduhan dari Thailand yang disebutnya tidak berdasar dan menyesatkan.

“Kamboja, sebagai Negara Pihak Konvensi Ottawa yang bangga dan bertanggung jawab, mempertahankan posisi yang mutlak dan tanpa kompromi: kami tidak pernah menggunakan, memproduksi, atau menyebarkan ranjau darat baru dalam keadaan apa pun, dan kami secara ketat serta sepenuhnya menghormati kewajiban kami berdasarkan hukum internasional,” tegas juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Letnan Jenderal Maly Socheata.

Bantahan serupa disampaikan oleh Ly Thuch, Menteri Senior sekaligus Wakil Presiden Pertama Otoritas Bantuan Korban dan Aksi Ranjau Kamboja. Ia mengungkapkan bahwa Kamboja telah membersihkan lebih dari satu juta ranjau dan hampir tiga juta persenjataan yang belum meledak, peninggalan dari lebih dari tiga dekade perang dan kerusuhan sipil sejak tahun 1970.

Kamboja dan Thailand memiliki riwayat panjang perselisihan perbatasan sepanjang 800 kilometer yang memisahkan kedua negara. Ketegangan kembali meningkat sejak Mei lalu ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam konfrontasi yang memicu ketegangan diplomatik dan memengaruhi situasi politik dalam negeri Thailand.