Asean Sepakat Dorong Anggaran Ketahanan Iklim di Kawasan

JAKARTA - Negara-negara ASEAN menyerukan perlunya pergeseran besar dalam pembiayaan iklim, mengingat dampaknya yang tidak hanya merupakan tantangan lingkungan tetapi menjadi guncangan fiskal yang membutuhkan respons bersama.

Isu ini secara khusus dibahas dalam diskusi panel yang diselenggarakan Filipina sebagai ketua ASEAN tahun ini, bekerjasama dengan Program Pembangunan PBB (UNDP).

Filipina menyajikan contoh nasional dan pembelajaran regional tentang pentingnya beralih dari hibah jangka pendek ke investasi jangka panjang berskala besar—guna melindungi masyarakat dan perekonomian.

“Guncangan iklim adalah guncangan fiskal,” kata Wakil Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Alam (DENR) Filipina Analiza Rebuelta-Teh dalam laman resmi Keketuaan Filipina untuk ASEAN 2026, Senin (4/5).

Wakil Menteri Keuangan Filipina Joven Balbosa kemudian menegaskan perlunya kementerian keuangan setiap negara memimpin upaya pembiayaan, jika dampak iklim mengikis produktivitas dan membengkaknya utang publik, hingga mengancam ketahanan fiskal.

Dalam diskusi tersebut, para panelis menyoroti bagaimana kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) dapat beralih dari pernyataan kebijakan menjadi sinyal investasi yang menarik modal global.

“NDC harus diposisikan ulang sebagai portofolio investasi,” kata Wakil Tetap UNDP di Filipina Christophe Bahuet, dengan alasan bahwa manajemen keuangan publik yang berintegritas tinggi memberikan kepastian kepada investor.

Contoh-contoh konkret dari negara-negara lain menggarisbawahi pesan tersebut. Sistem Penandaan Pengeluaran Perubahan Iklim (CCET) Filipina dipuji sebagai model untuk melacak anggaran iklim.

Wakil Ketua dan Direktur Eksekutif (VCED) Robert E.A. Borje dari Komisi Perubahan Iklim Filipina (CCC) menyebut CCET sebagai "titik terang" yang membawa transparansi pada pengeluaran iklim domestik, sambil mendesak analisis data lebih lanjut untuk membuat informasi tersebut dapat ditindaklanjuti.

Pergeseran Indonesia dari pelaporan manual ke "Dashboard Terhubung" juga menunjukkan bagaimana sistem digital dapat menutup kesenjangan informasi.

"Kerja sama yang lancar antara kementerian keuangan dan lingkungan hidup sangat penting," kata Deputi Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan Kemenkeu RI Irwan Dharmawan.

Ia menjelaskan bagaimana pelacakan otomatis membantu meluruskan informasi dan mempercepat adopsi transparansi data secara nasional. Dashboard tersebut juga dapat mendukung Laporan Transparansi Dua Tahunan dan meningkatkan pengambilan keputusan.

Sementara itu, Naeeda Crishna Morgado dari Asian Development Bank memperkenalkan Platform Kebijakan Keuangan Iklim ASEAN (2025–2027) sebagai mekanisme pembelajaran antarnegara untuk memperkuat kementerian keuangan di seluruh negara anggota.

“Ketahanan iklim harus diterjemahkan ke dalam instrumen fiskal,” katanya, menguraikan kerangka kerja operasional untuk membantu kementerian keuangan secara sistematis menilai, mengelola, dan memobilisasi dana iklim.

Para pembicara juga menyoroti perlunya pemantauan dan verifikasi yang lebih baik. Sesi tersebut merekomendasikan digitalisasi dan otomatisasi pelacakan iklim—meniru Connect Dashboard Indonesia dan memperluas CCET Filipina—untuk mengurangi asimetri informasi, memaksimalkan dampak anggaran, dan memperlihatkan hasil nyata bagi investor.

Sesi tersebut tidak menghasilkan komitmen yang mengikat tetapi menetapkan peta jalan yang jelas, yaitu melembagakan pembiayaan seluruh perekonomian, memposisikan NDC sebagai portofolio siap investasi, memperluas akses langsung bagi pemerintah daerah, dan memanfaatkan alat pelacakan digital untuk memungkinkan transparansi dan kepercayaan investor.

Diskusi panel tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa ASEAN harus segera bertindak untuk menyelaraskan kebijakan, sistem data, dan aliran keuangan sehingga ketahanan iklim menjadi bagian integral dari anggaran nasional, bukan pos anggaran terpisah. Ant