APBN 2026 di Ujung Tanduk: Beban Menggunung, Risiko Meningkat

JAKARTA - Beban anggaran tahun depan diperkirakan sangat berat. Intervensi pemerintah melalui APBN diyakini tak cukup membiayai pembangunan.

Anggaran belanja banyak tersedot untuk biaya rutin dan program prioritas Makan bergisi gratis (MBG), Koperasi Desa/Kel Merah Putih, Sekolah Rakyat dan program lainnya. Karena itu, dibutuhkan partisipasi aktif swasta agar ekonomi lebih ekspansif.

"Pemerintah perlu memperbanyak skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di berbagai proyek pemerintah yang secara teknis memungkinkan untuk hal itu. Investasi swasta menjadi salah satu kunci penting yang harus terus ditingkatkan ke depan," tegas Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah di Jakarta, Senin (11/8).

Pada Juli lalu, terang Said, Banggar DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan awal rancangan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 secara indikatif. Kesepakatan pembahasan itu menjadi modal dan acuan pemerintah menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo pada pertengahan Agustus ini.

Mengacu pada pembahasan awal di atas, pendapatan negara pada RAPBN 2026 diperkirakan di kisaran 3.094 - 3.114 triliun rupiah. Target tersebut di atas perkiraan penerimaan di APBN 2025 sebesar 2,865,5 triliun rupiah.

Sedangkan belanja negara di RAPBN 2026 di kisaran 3.800 - 3.820 triliun rupiah. Angka itu melampaui perkiraan pendapatan pada APBN 2025 sebesar belanja 3.527,5 triliun rupiah.

Dengan begitu, defisit RAPBN 2026 dalam rentang 2,53 persen produk domestik bruto (PDB) setara 706 triliun rupiah. Angka tersebut lebih baik ketimbang proyeksi defisi APBN 2025 sebesar 2,78 persen terhadap PDB.

Said menegaskan, target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat sangat menantang bagi pemerintah. Apalagi dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan diri dengan tarif kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke banyak negara, serta konflik geopolitik.

Di dalam negeri, lanjutnya, daya beli masyarakat belum pulih yang ditandai melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu, pemerintah harus mampu menggantikan penerimaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang hilang karena setoran dividen BUMN sebesar 80 triliun rupiah masuk ke Danantara.

Pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi mendorong pemerintah untuk terus menyederhanakan regulasi agar minat investor membantu pemerintah menciptakan pembangunan meningkat.

Regulasi yang jelas, sederhana, dan konsisten, tegas Badiul, akan mengurangi ruang diskresi berlebihan sehingga memperkecil potensi hambatan masuknya pelaku usaha baru ke pasar.

Hal ini bukan hanya akan meningkatkan daya saing, melainkan juga memperluas basis pelaku usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Karena selama ini kejelasan regulasi dan implementasinya juga menjadi faktor yang dipandang kerap menghambat investasi di Indonesia selain korupsi/ pungutan liar (pungli)," ucap Badiul.

Kualitas Turun

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan sejauh ini dengan UU Cipta Kerja dan berbagai fasilitas yang diberikan ke investor baru seperti tax holiday dan tax allowance selama 20 tahun bisa dianggap gagal dalam menciptakan investasi berkualitas.

Dia menambahkan nilai investasi naik, tetapi kualitasnya makin turun. Kalau saran Bank Dunia soal liberalisasi ekonomi diterima Menteri Keuangan Sri Mulyani, efeknya ekonomi akan tetap tumbuh lambat.