Thailand Bantah Tuduhan Rencana Pembunuhan di Kamboja

BANGKOK - Dalam pusaran intrik dan tuding-menuding internasional yang dramatis, Thailand menjadi sorotan setelah dengan tegas membantah tuduhan mengejutkan dari negara tetangganya, Kamboja.

Tudingan tersebut amat mengejutkan karena menyoal dugaan rencana Thailand untuk membunuh dua tokoh paling berpengaruh di Kamboja yaitu Presiden Senat Hun Sen dan Perdana Menteri Hun Manet.

Pengungkapan ini viral melalui media sosial dan tabloid-tabloid lokal Kamboja hingga mengirimkan gelombang kejut tepat ketika para diplomat dari kedua negara sedang terlibat dalam diskusi di bawah kerangka kerja Komite Perbatasan Umum (GBC) di Malaysia.

Juru bicara sekaligus Direktur Jenderal Departemen Informasi di Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, pada Selasa (5/8) menepis tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai sama sekali tidak rasional. Ia pun mengecamnya sebagai sandiwara politik yang bertujuan mencoreng nama baik Thailand.

"Tuduhan-tuduhan ini sama sekali tidak berdasar dan tidak rasional. Tuduhan-tuduhan ini hanyalah taktik politik, yang memicu ketegangan yang tidak beralasan dan merusak kepercayaan," tegas Balankura.

Kehebohan ini sangatlah krusial karena bisa merusak momen potensial rekonsiliasi menyusul terjadinya perselisihan di perbatasan. Kementerian Luar Negeri Thailand pun menyatakan keprihatinan yang mendalam atas maraknya apa yang mereka sebut berita palsu di tengah negosiasi GBC yang rumit, karena hal itu dapat menggagalkan kemajuan diplomatik yang bertujuan untuk penyelesaian konflik secara damai.

"Dialog yang konstruktif dan saling menghormati harus diutamakan; narasi palsu tidak memiliki tempat dalam upaya kita untuk memperbaiki dan membangun hubungan," tegas Balankura.

Sejauh ini baik kantor Perdana Menteri Kamboja maupun Hun Sen sendiri belum mengeluarkan bantahan atau komentar resmi, sehingga info liar di media terus bergejolak.

Pertikaian historis, sengketa perbatasan, dan kemelut politik telah lama memicu ketegangan antara negara-negara tetangga. Namun, para pejabat Thailand tetap teguh pada prinsip diplomasi sebagai jalan penyelesaian akhir.

“Fokus kami tetap teguh pada penguatan kerja sama dengan Kamboja, melalui interaksi yang transparan dan saling menghormati,” imbuh Balankura.

Tuntutan Phnom Penh

Sementara itu pemerintah Kamboja telah meminta militer Thailand untuk segera menyingkirkan kawat berduri dan alat berat di wilayah An Ses, yang terletak di wilayah kedaulatan Kamboja, sekaligus mendesak Thailand untuk melakukan tindakan nyata guna sepenuhnya melaksanakan ketentuan perjanjian gencatan senjata.

Namun pihak Thailand mengklaim bahwa mereka telah merebut wilayah tersebut sebelum resolusi gencatan senjata, dengan menegaskan bahwa wilayah tersebut berada di dalam perbatasan dan harus tetap berada di bawah kendali Thailand.

"Thailand harus menghentikan permusuhan, menyingkirkan kawat berduri, dan menarik alat beratnya dari wilayah kedaulatan Kamboja. Pihak Thailand tidak dapat menggunakan insiden ini dengan dalih apa pun untuk menyembunyikan kebenaran," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Maly Socheata, dalam jumpa pers pada Selasa.

Sebelumnya Kamboja mengecam Thailand karena telah memperkuat pasukan dan mengerahkan alat berat di An Ses, Provinsi Preah Vihear.

Mengenai perkembangan pertemuan GBC yang saat ini sedang berlangsung di Kuala Lumpur, dimulai dengan pertemuan sekretariat dan akan diakhiri dengan perundingan penuh GBC pada 7 Agustus. Di tengah situasi ini, kedua belah pihak saling menyalahkan atas pelanggaran baru terhadap gencatan senjata yang disepakati pada 28 Juli lalu.

Terkait permintaan Kamboja kepada Komite Palang Merah Internasional untuk membantu pembebasan 18 tentaranya yang diklasifikasikan sebagai tawanan perang, badan internasional tersebut diizinkan oleh tentara Thailand untuk mengunjungi mereka dan pihak Kamboja terus mengupayakan pembebasan mereka.

Tawanan perang ini adalah tentara Kamboja yang ditangkap dalam sebuah pertempuran kecil pada 29 Juli setelah gencatan senjata dicapai. ThaiNews/Bernama/CambojaNews/I-1