DPRD DKI Jakarta Soroti Anak Putus Sekolah, Gubernur Janji Tindak Lanjuti

JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, mengungkapkan masih adanya anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan di ibu kota. Temuan tersebut ia sampaikan dalam interupsi saat Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin (4/8/2025) di Gedung DPRD, dengan menyebutkan adanya 15 anak di satu RW di daerah pemilihannya yang putus sekolah.

Lukmanul menyebut dirinya baru saja turun ke lapangan di daerah pemilihan 9 dan menerima laporan dari warga mengenai anak-anak yang tidak lagi bersekolah. Menurutnya, persoalan utama yang menyebabkan mereka berhenti sekolah adalah karena keterbatasan biaya, meskipun pemerintah daerah sudah menyediakan fasilitas sekolah negeri secara gratis.

Ia juga meminta perhatian khusus dari Ketua DPRD dan Gubernur DKI Jakarta untuk memperbaiki sistem pendataan. Lukmanul menilai masih banyak anak yang seharusnya bisa mengakses pendidikan tetapi belum tersentuh intervensi pemerintah karena data yang tidak tepat.

"Saya baru turun ke dapil 9 dan saya mendapatkan laporan ada 15 anak di satu RW sekolahnya putus, Pak Gubernur, masih ada putus sekolah di Jakarta," ujar Lukmanul di ruang rapat paripurna.

"Saya meminta khusus lewat ketua DPRD dan juga Pak Gubernur agar pendataannya, itu betul-betul yang tepat sasaran karena masih banyak anak-anak yang masih butuh lingkungan sekolah," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan itu. Ia mengatakan bahwa hampir seluruh warga kurang mampu di Jakarta telah terdaftar sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang menjadi salah satu solusi pemerintah dalam mendukung akses pendidikan.

"Kalau putus sekolah nanti kami dalami. Karena di Jakarta ini semuanya hampir warga yang tidak mampu kan sudah masuk di Kartu Jakarta Pintar. Kami sudah membagi 707.622 siswa," kata Pramono.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelesaikan persoalan tersebut setelah dilakukan pendalaman terhadap penyebab anak-anak itu tidak melanjutkan sekolah. Gubernur ingin memastikan bahwa tidak ada warga Jakarta yang berhenti sekolah karena alasan biaya.

"Tapi kalau tetap ada yang putus sekolah, apakah itu putus karena memang tidak mau sekolah atau tidak mampu biayanya, kami akan selesaikan," tuturnya.

Permasalahan anak putus sekolah menjadi perhatian serius di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses belajar di Jakarta. Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif dalam mendata dan menjangkau kelompok masyarakat rentan agar program-program pendidikan berjalan efektif dan merata.