Indef: Angka Kemiskinan Turun, Tapi Ketimpangan Antara Wilayah masih Tinggi

JAKARTA-Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti masalah ketimpangan di RI, sebab, penurunan angka kemiskinan tidak dibarengi dengan penurunan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Abra P.G. Talattov, Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef menjelaskan, meskipun tingkat kemiskinan nasional turun dibandingkan Maret 2024, ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih signifikan. 

Tingkat kemiskinan di perdesaan tetap tinggi, jauh di atas rata-rata nasional, sementara perkotaan justru mengalami kenaikan akibat tekanan biaya hidup, seperti harga pangan, transportasi, dan perumahan, di tengah stagnasi pendapatan. 

"Sektor informal yang mendominasi kota membuat banyak penduduk tidak terjangkau program perlindungan sosial,"ujarnya dalam diskusi terkait Kemiskinan Turun, Kesejahteraan Naik? di Jakarta, Selasa (29/7)

Secara spasial papar Abra, penurunan kemiskinan tidak merata, dengan Maluku dan Papua mengalami peningkatan kemiskinan akibat ketergantungan pada sektor ekstraktif yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.

 Tingkat kemiskinan ekstrem nasional turun menjadi 2,38 juta orang per Maret 2025, namun Indonesia masih menjadi negara dengan kemiskinan ekstrem yang relatif tinggi di ASEAN, berdasarkan standar Bank Dunia (USD 3/hari). "Rendahnya produktivitas sektor pertanian dan dominasi sektor informal menjadi penyebab utama,"ujar Abrar.

Tantangan lain terang dia adalah menyusutnya kelas menengah, yang kini menghadapi risiko PHK dan penurunan daya beli. Keterbatasan fiskal daerah juga menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan. 

Abra menyarankan perbaikan pendataan berbasis komunitas, perluasan program padat karya produktif, dan reformasi bansos yang lebih integratif untuk menjangkau kelompok ultra-miskin.

  Gini Rasio

Tak hanya secara wilayah, kesenjangan ekonomi juga tergambar dari penghasilan masyarakat. Riza A. Pujarama, Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, mencatat bahwa rasio Gini Indonesia tahun 2025 sebesar 0,375, lebih baik dari target 0,379–0,382, namun menunjukkan stagnasi

dalam mengurangi ketimpangan. 

Penduduk 10% teratas memiliki pendapatan 19 kali lebih besar

dibandingkan 50% terbawah (World Inequality Report, 2022), dengan kekayaan nasional terkonsentrasi pada kelompok elite. Kemiskinan di perdesaan masih dominan, diperparah oleh

rendahnya upah di sektor pertanian, yang menyerap tenaga kerja terbanyak namun memiliki produktivitas rendah.

Data BPS menunjukkan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,09 juta per bulan pada Februari 2025, dengan upah laki-laki (Rp3,37 juta) lebih tinggi dibandingkan perempuan (Rp2,61 juta). Sebagian besarpenduduk masih berpenghasilan di bawah UMP, memperkuat lingkaran kemiskinan.

 Ketimpangan antarwilayah juga tinggi, dengan DKI Jakarta dan Yogyakarta menunjukkan konsentrasi ekonomi yangtimpang.