Waduh! 80 Persen Penduduk RI Belum Bankable

JAKARTA-Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum terjangkau layanan lembaga keuangan formal. Akibatnya berbagai program pemerintah baik berupa bantuan sosial (bansos) atau skema lainnya tidak bisa diakses warga berpenghasilan rendah.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, menegaskan sekitar 80 persen penduduk Indonesia belum bankable. "Masalahnya tidak hanya penduduk yang tinggal di desa tetapi juga di kota masih tidak bankable,"tegas Esther, Senin (24/11).

Dirinya hendak merespon laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat sekitar 50 juta penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank.

Menurut Esther, untuk membuat mereka punya rekening bank itu agak sulit karena sebagian besar kerja di sektor informal 

Kemudian, mereka keberatan dengan potongan administrasi setiap bulannya di akun bank mereka karena saldo mereka hanya sedikit

Literasi keuangan mereka rendah, oleh karena itu seharusnya yang bisa diupayakan melakukan pendekatan kepada mereka yang unbanked kemudian diberikan pencerahan agar literasi keuangannya meningkat. "Kemudian potongan administrasi ditiadakan,"ucap dia.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB Suhartoko mengatakan, dalam teknologi pembayaran yang semakin maju dengan memanfaatkan teknologi informasi maka sudah tepat ada upaya meningkatkan kepemilikan rekening Bank.

Peningkatan kepemilikan rekening bank akan semakin mempercepat dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Dampaknya diharapkan juga meningkatkan transaksi di sektor riil dan penjualan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah).

 Namun demikian terang Suhartoko, perlu juga diimbangi peningkatan literasi keuangan dengan edukasi dan sosialisasi penggunaan termasuk risikonya. 

"Karena kejahatan dengan memanfaatkan rekening bank juga semakin meningkat, sehingga perlu digalakan sosialisasi dan edukasi,"ucap dia.

Suhartoko juga secara khusus mendorong agar sosialisasi dan edukasi perlu dimasifkan di wilayah Timur atau remote area agar semakin banyak yang dilayani akses perbankan formal.

Diketahui, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat sekitar 50 juta penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank sehingga pemerintah menargetkan seluruh warga memiliki rekening tunggal untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan serta efektivitas penyaluran program ekonomi. 

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kepemilikan rekening menjadi prasyarat dasar bagi masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan formal. “Saat ini terdapat sekitar 50 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening,” kata Anggito dalam acara Munas XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Jumat. 

Berdasarkan data LPS, tingkat penduduk tanpa rekening tertinggi berada di Kalimantan dengan porsi 25,55 persen, disusul Sulawesi, Maluku, dan Papua sebesar 23,47 persen.

Lebih lanjut, Sumatera mencatat 19,08 persen, Jawa sebesar 19,55 persen, sementara wilayah dengan inklusi terbaik adalah Bali dan Nusa Tenggara dengan porsi penduduk tanpa rekening terendah yakni 14,30 persen.

Dari data tersebut, kelompok usia 5-14 tahun menyumbang porsi terbesar penduduk tanpa rekening yakni 76,3 persen, disusul kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 15,6 persen.

Percepatan Literasi

Menurut Anggito, kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan, dan peningkatan literasi keuangan sejak dini. “Banyak (masyarakat) yang masih kurang literasi (keuangan), sehingga masyarakat perlu memahami cara menyimpan dan mengelola uang sejak dini,” ungkapnya.

Dia menjelaskan rekening pribadi diperlukan untuk peningkatan transaksi dan pergerakan ekonomi secara keseluruhan. Menurut Anggito, pemanfaatan rekening juga memudahkan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena kegiatan usaha maupun sosial dapat diakses melalui rekening dengan mudah.

“Itu target dari Bapak Presiden, untuk seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening pribadi,” ujarnya.

Dia kemudian menjelaskan bahwa LPS bertugas mengelola seluruh data rekening untuk pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan. Namun, lanjut dia, tidak semua simpanan memenuhi syarat penjaminan, karena terdapat ketentuan limit, kepatuhan, dan status rekening.

LPS mencatat jumlah rekening simpanan perbankan mencapai sekitar 660 juta rekening pada September 2025. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta orang, rasionya mendekati tiga rekening per penduduk.

Anggito menilai kolaborasi pemerintah, perbankan, dan organisasi masyarakat diperlukan agar seluruh penduduk dapat terhubung dengan rekening pribadi sehingga program bantuan, pembiayaan, dan perlindungan simpanan dapat berjalan lebih efektif.