Ironi Tongkok! Rekor Bangun Energi Surya dan Angin, tapi 360 TWh Listrik Bersih Terbuang Sia-sia

Sabtu, 08 Agu 2026, 00:25 WIB

Singapura – Tongkok terus mencetak rekor pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan angin sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih. Namun, laporan terbaru mengungkap bahwa sebagian besar listrik yang dihasilkan justru tidak dimanfaatkan akibat keterbatasan jaringan listrik dan kebijakan yang masih mendukung penggunaan batu bara.

Dilansir dari The Straits TImes, laporan yang dirilis pada 6 Agustus oleh lembaga riset independen Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor (GEM) memperkirakan sekitar 360 terawatt-jam (TWh) listrik dari tenaga surya dan angin tidak terserap sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Ket. Foto: PLTU milik Shanghai Waigaoqiao Power Generator Co. mengeluarkan asap di Shanghai. — Sumber: AFP

Jumlah tersebut cukup untuk memasok kebutuhan listrik Meksiko atau Inggris selama satu tahun penuh, berdasarkan data konsumsi listrik 2025.

Listrik bersih yang terbuang itu terjadi akibat fenomena curtailment, yakni ketika produksi listrik dari energi terbarukan sengaja dikurangi atau dihentikan karena keterbatasan kapasitas jaringan transmisi.

Volume curtailment pada semester pertama 2026 meningkat 49 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahkan, jumlah listrik bersih yang terbuang itu lebih besar daripada pertumbuhan kebutuhan listrik Tiongkok selama periode yang sama.

Temuan tersebut menjadi sorotan mengingat Tiongkok merupakan penghasil emisi karbon dioksida (CO2) terbesar di dunia dan tengah mengandalkan pembangunan besar-besaran energi terbarukan untuk mencapai target puncak emisi karbon sebelum 2030.

Batu Bara Masih Menghambat

Peneliti CREA dan GEM menilai sistem kelistrikan Tiongkok masih menghadapi fenomena "coal lock-in", yakni ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batu bara yang menghambat pemanfaatan energi bersih.

"Secara sederhana, Tiongkok membangun pembangkit surya dan angin lebih cepat daripada kemampuan sistem kelistrikannya untuk memanfaatkan energi tersebut," kata analis kebijakan CREA, Qi Qin, yang menjadi penulis utama laporan tersebut.

Menurut Qin, tantangan terbesar transisi energi Tiongkok saat ini bukan lagi pembangunan pembangkit, melainkan kemampuan jaringan listrik menyerap energi terbarukan.

Meski demikian, ia melihat pemerintah Tiongkok mulai mengambil langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Infrastruktur Jaringan Belum Mengimbangi

Salah satu penyebab utama adalah faktor geografis. Sebagian besar pembangkit surya dan angin berada di wilayah barat laut Tiongkok, seperti Qinghai, Xinjiang, dan Gansu, sedangkan pusat konsumsi listrik berada di kawasan pesisir timur yang padat industri dan penduduk.

Hingga kini, jaringan transmisi berkapasitas tinggi yang menghubungkan kedua wilayah tersebut masih belum memadai, meskipun pemerintah terus menggelontorkan investasi besar untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional.

Selain itu, CREA dan GEM menyoroti kontrak jangka panjang yang mewajibkan operator jaringan membeli listrik dalam jumlah minimum dari pembangkit batu bara lokal.

Kebijakan tersebut membuat operator tetap menggunakan batu bara meskipun pasokan listrik dari energi terbarukan sedang melimpah dan lebih murah.

CREA merekomendasikan agar aturan pasar listrik direvisi sehingga pembangkit batu bara hanya beroperasi ketika benar-benar dibutuhkan.

"Pembangkit batu bara harus diberi insentif sekaligus diwajibkan mengurangi produksi ketika pasokan listrik dari tenaga surya dan angin sedang tinggi," ujar Qin.

PLTU Batu Bara Masih Masif

Kekhawatiran terhadap potensi krisis listrik juga mendorong Tiongkok terus membangun pembangkit batu bara baru.

Saat ini, Tiongkok membangun 10 gigawatt (GW) kapasitas batu bara baru untuk setiap 1 GW pembangkit lama yang dipensiunkan. Selain itu, masih ada sekitar 274 GW proyek pembangkit batu bara yang sedang dalam tahap pembangunan.

Sebagai perbandingan, total kapasitas pembangkit listrik Singapura hanya sekitar 13 GW.

Gelombang pembangunan tersebut merupakan dampak dari banyaknya izin pembangunan PLTU yang diterbitkan pemerintah daerah pada 2022–2023 setelah krisis listrik besar melanda sekitar 20 provinsi pada 2021.

Akibat bertambahnya PLTU baru, produksi listrik berbasis batu bara meningkat 3,4 persen pada semester pertama 2026, berbalik dari tren penurunan yang terjadi pada 2025.

Namun, tingkat pemanfaatan setiap pembangkit batu bara justru turun ke level terendah sejak 2021. Hal ini menunjukkan PLTU semakin banyak difungsikan sebagai pembangkit cadangan.

Porsi Batu Bara Mulai Menurun

Meski pembangunan PLTU masih berlangsung, laporan tersebut menegaskan batu bara tidak lagi mendominasi sistem kelistrikan Tiongkok.

Pada semester pertama 2026, kontribusi batu bara terhadap total produksi listrik Tiongkok turun menjadi 49,7 persen, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern menyumbang kurang dari separuh pasokan listrik nasional.

Analis energi senior lembaga riset Ember, Muyi Yang, menilai kondisi tersebut menunjukkan transisi energi Tiongkok memasuki fase baru.

Menurutnya, semakin banyak provinsi yang mulai memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik melalui energi bersih, sehingga pertumbuhan pembangkit batu bara mulai melambat.

Pemerintah Tiongkok juga terus mempercepat reformasi sektor kelistrikan. Pada 3 Agustus lalu, Beijing meluncurkan rencana modernisasi sistem kelistrikan nasional selama lima tahun ke depan agar mampu menyerap porsi energi terbarukan yang jauh lebih besar.

Pemerintah menargetkan jaringan listrik nasional mampu mengintegrasikan lebih dari 2.800 GW energi bersih pada 2030. Sementara itu, total kapasitas terpasang energi terbarukan ditargetkan mencapai sekitar 3.500 GW pada tahun yang sama, lebih dari dua kali lipat kapasitas saat ini.

Meski mengapresiasi arah kebijakan tersebut, CREA menilai keberhasilan transisi energi Tiongkok akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan di lapangan.

Menurut Muyi Yang, tantangan integrasi jaringan merupakan konsekuensi yang wajar dari transformasi energi berskala besar.

"Yang akan menentukan keberhasilan ke depan bukanlah besarnya tantangan itu sendiri, tetapi apakah kebijakan mampu beradaptasi untuk mengatasinya," ujarnya.

  • Transisi Energi

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Andes

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.