Nur Rachmat Yuliantoro Dikukuhkan sebagai Guru Besar, Soroti Kompleksitas Utang BRI Tiongkok di Indonesia

Yogyakarta — Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi mengukuhkan Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro sebagai Guru Besar dalam bidang Pembangunan Internasional di Asia Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Kamis (24/7), di Balai Senat UGM. Dalam pidato pengukuhannya yang berjudul “Isu ‘Jebakan Utang’ dalam Pembiayaan Proyek-Proyek Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok di Indonesia: Sebuah Kajian Terbuka tentang Kompleksitas dan Tantangan”, Nur menyoroti pentingnya memahami dinamika utang luar negeri Indonesia kepada Tiongkok secara lebih kritis dan menyeluruh.

“Utang luar negeri Indonesia kepada Tiongkok bisa kita baca sebagai sebuah ‘simpul Gordian’, yang mencerminkan keterikatan kompleks antara ketergantungan ekonomi, tantangan kedaulatan wilayah, dan kepentingan politik elite domestik,” tegas Nur dalam orasinya.

Menurutnya, isu pembangunan internasional dewasa ini tidak dapat dipahami hanya dalam kerangka nominal utang atau perhitungan finansial semata. Ia mengajak publik dan para pembuat kebijakan untuk melihat lebih dalam bagaimana relasi pembangunan dibentuk oleh konteks geopolitik, sejarah kolonialisme, dan struktur ketimpangan global. “Pembangunan bukan sekadar proyek teknokratik, tapi juga merupakan refleksi atas nilai, sejarah, dan budaya. Dalam konteks ini, dekolonisasi telah menjadi kata kunci dalam paradigma pembangunan kontemporer,” jelasnya.

Nur Rachmat juga menyoroti Belt and Road Initiative (BRI) sebagai kebijakan strategis Tiongkok dalam mendorong kerja sama pembangunan lintas negara. Ia mengingatkan agar wacana publik tidak langsung menilai BRI sebagai bentuk hegemoni baru dari Tiongkok, melainkan sebagai peluang kerja sama yang dapat dimanfaatkan secara konstruktif oleh negara berkembang, termasuk Indonesia.

“BRI telah melibatkan lebih dari 150 negara dengan nilai pembiayaan mencapai 1,6 triliun dolar AS. Ini mencerminkan skala ambisius yang bisa membuka jalan baru bagi pembangunan global yang lebih setara, asalkan dikelola dengan tata kelola yang kuat dan strategi nasional yang jelas,” paparnya.

Pengukuhan Nur Rachmat Yuliantoro sebagai Guru Besar menjadi momen penting untuk mengangkat diskursus kritis mengenai relasi pembangunan Indonesia–Tiongkok serta menegaskan peran akademisi dalam menyuarakan kompleksitas tantangan global dari perspektif negara berkembang.