Anggaran Jakarta Fokuskan pada Program Sekolah Swasta Gratis. Ini Baru Imbang dengan Negeri

JAKARTA – Sekolah swasta gratis mulai diberlakukan di berbagai daerah, tak terkecuali Jakarta. Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno menyampaikan salah satu program yang menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta adalah sekolah swasta gratis.

Rano saat memberi tanggapan atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Jakarta Tahun Anggaran 2025. Dia menjelaskan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah menyusun regulasi. Hal itu sebagai dasar pelaksanaan program sekolah swasta gratis di 40 sekolah yang tersebar di lima wilayah kota administrasi sebagai proyek percontohan.

“Pelaksanaannya akan dievaluasi, sehingga pada tahun berikutnya diharapkan semakin banyak jumlah sekolah swasta yang mengikuti program sekolah swasta gratis,” kata Rano di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan itu, Rano juga menegaskan bahwa kenaikan operasional RT/RW dan dasawisma akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemprov akan melakukan pengawasan ketat agar alokasinya tepat sasaran.

Sementara itu, terkait kemacetan, Rano menambahkan, untuk mengatasi kemacetan, Pemprov juga menerapkan strategi komprehensif melalui pendekatan push and pull strategy.

“Terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik, Pemprov terus mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD), menyediakan sarana transportasi umum massal, serta mendorong pemanfaatan fasilitas park and ride,” kata Rano.

Selain itu, Pemprov juga memperkuat layanan transportasi laut antarpulau, khususnya di wilayah Kepulauan Seribu. Upaya tersebut meliputi pengembangan lintasan kapal feeder, layanan kapal pariwisata, serta penambahan armada kapal untuk mendukung mobilitas dan pariwisata, termasuk kapal sekolah.

Untuk penanggulangan banjir, Pemprov terus meningkatkan kapasitas sungai melalui pengadaan tanah sesuai ketentuan perundang-undangan, berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait normalisasi segmen sungai, serta melakukan pengurasan dan pengerukan sedimen di saluran drainase.

Adapun untuk menangani dampak banjir rob di wilayah pesisir, Pemprov berkomitmen melanjutkan pembangunan tanggul pantai Fase A dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan skema multiyears.

Selain itu, pembangunan waduk, situ, dan embung juga dilakukan di berbagai lokasi strategis untuk menampung air sebagai pengendali banjir sekaligus sumber air baku. Terkait pendapatan daerah, Rano menyampaikan bahwa Pemprov telah melakukan perhitungan target secara realistis serta mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang potensial.

Belanja daerah juga dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah, peningkatan layanan kesehatan, pendirian 267 Koperasi Kelurahan Merah Putih, pengelolaan sampah, penanganan stunting, serta pelestarian budaya Betawi.

“Dalam hal penyertaan modal daerah (PMD), kami pastikan agar PMD dapat memberikan manfaat ekonomi, serta mendukung keberlanjutan dan pemberdayaan BUMD dalam membangun Jakarta,” kata Rano.