Atasi Pengangguran, Pemerintah Berupaya Memotong Kesenjangan antara Dunia Pendidikan dan Pasar Kerja

JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, baru-baru ini mengatakan, pemerintah tengah fokus pada upaya menghubungkan dan mencocokkan sektor pendidikan dengan pasar kerja dalam upaya menurunkan angka pengangguran nasional.

Dikutip dari Antara, hal ini ditegaskan Menteri dalam menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan per Februari 2025, Indonesia memiliki 7,28 juta penduduk pengangguran, dengan 1,01 juta lulusan perguruan tinggi.

"Pemerintah tetap berkomitmen memperkuat program link and match yang menjembatani sektor pendidikan dan dunia usaha, meningkatkan sistem informasi pasar kerja, dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/7).

Berbicara dalam Rapat Paripurna ke-24 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sri Mulyani menegaskan bahwa meskipun pengangguran masih menjadi tantangan besar bagi bangsa, kebijakan fiskal telah terbukti efektif dalam menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 4,91 persen per Agustus tahun lalu.

Angka tersebut 0,41 poin persentase lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Hal ini menunjukkan bahwa jika APBN digunakan secara efektif, selektif, dan bijaksana, kita dapat menjaga Indonesia tetap berada di jalur yang tepat dan melindungi masyarakat yang berada dalam kelompok paling rentan," ujar Menteri kepada anggota DPR.

Data BPS menunjukkan bahwa per Februari 2025, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 153,05 juta jiwa, meningkat 3,67 juta jiwa dibandingkan Februari tahun lalu. Namun, karena penyerapan tenaga kerja yang belum optimal, jumlah pengangguran meningkat sebanyak 83.450 jiwa selama periode tersebut.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menyoroti kesulitan yang dihadapi lulusan perguruan tinggi Indonesia dalam mendapatkan pekerjaan.

"Tren ini menjadi tantangan bagi kita. Inilah realitas yang kita hadapi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, 7 Juli.

Oleh karena itu, beliau menekankan perlunya kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga lain, terutama Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, untuk menemukan solusi terbaik.