Indonesia Hadapi Tantangan Besar: Bisa Tetap Non-Blok setelah Gabung BRICS?

JAKARTA - Ketika Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025, banyak pihak merespons dengan optimisme dan kekhawatiran terhadap implikasi kebijakan luar negeri tanah air. Bergabungnya Indonesia ke BRICS dilihat sebagai simbol bahwa negara ini sedang memasuki panggung global baru dan memperluas peran sebagai pemimpin Global South. Republik Indonesia menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan roh Konferensi Bandung 1955 yang mengusung semangat solidaritas dan non?alignment, meskipun kini dilema geopolitik baru mulai muncul.

Namun di balik optimisme itu muncul kekhawatiran bahwa keanggotaan Indonesia di forum ini yang dipimpin oleh negara besar seperti China dan Rusia dapat menimbulkan persepsi bahwa Jakarta berpihak ke salah satu kutub politik dunia. Presiden Prabowo Subianto disebut sempat memuji China dan Rusia karena dianggap negara “tanpa standar ganda,” meningkatkan kecurigaan bahwa gaya diplomasi Indonesia mulai miring ke arah Timur. Kritik mengemuka karena Indonesia juga tidak mengkritik tindakan Rusia di Ukraina maupun pelanggaran HAM di Xinjiang secara terbuka.

Ide pokok “bebas-aktif” yang menjadi kebijakan luar negeri non-blok Indonesia sejak era Mohammad Hatta, menggarisbawahi bahwa negara ini bertujuan berdaulat dan terbuka berinteraksi tanpa menjadi bagian blok manapun. Namun konsekuensi keanggotaan di BRICS menuntut Indonesia untuk bersikap konsisten, termasuk menyuarakan kritik ketika diperlukan, bukan hanya terhadap negara Barat tetapi juga terhadap mitra BRICS yang bermasalah. Jika hanya mengkritik satu pihak, kebijakan ini bisa dianggap pilih kasih dan melemahkan integritas peran diplomatik global Indonesia .

Pada sisi ekonomi, BRICS membuka jalur baru bagi Indonesia untuk mendorong kerja sama selatan?selatan dan memperluas akses pasar. Melalui New Development Bank, Indonesia berpeluang mendapatkan pendanaan alternatif untuk proyek infrastruktur besar. Namun, ada risiko bahwa ketergantungan pada pasar China dan negara-negara BRICS lain yang terpengaruh sanksi ataupun krisis internal bisa mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia. Selain itu, hubungan dagang dengan Barat, seperti Uni Eropa dan AS, perlu tetap dijaga agar kebijakan ekonomi tidak terganggu oleh ketegangan geopolitik.

Pakarnya memperingatkan bahwa Indonesia harus berhati-hati karena citra dukungan terhadap isu-isu seperti Ukraina atau hak asasi dapat menurunkan kredibilitasnya. Terutama dalam kapasitasnya sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia tidak diperkenankan terlihat terlalu dekat satu blok sehingga posisinya sebagai mediator dan penyeimbang regional menjadi terganggu. Paradila diplomatik ini menuntut fleksibilitas tinggi agar tidak terjebak dalam pilihan politik yang merugikan reputasi sebagai negara jembatan (bridge-builder) internasional.

Meski demikian, pemerintah tetap memandang keanggotaan BRICS bukan sebagai sebuah perubahan arah kebijakan luar negeri, melainkan peluang memperbesar suara Global South dalam struktur internasional. Menurut Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Sugiono, langkah ini dijalankan dalam kerangka kebijakan bebas-aktif yang menuntut independensi dan keterlibatan aktif tanpa berpihak.

Ke depan, tantangan bagi RI adalah bagaimana menjaga garis keseimbangan: memanfaatkan peluang ekonomi, memperluas diplomasi, sementara tetap berani menyatakan posisi independen jika ada situasi yang melanggar prinsip internasional. Indonesia dipandang berada di persimpangan politik dunia, di mana setiap langkah bisa menentukan apakah negara akan dipandang sebagai pemimpin Global South yang berintegritas atau sekadar bagian dari pergolakan geopolitik baru di BRICS.

Dengan demikian, keberhasilan Indonesia dalam tetap non-aligned meskipun menjadi anggota BRICS sangat tergantung pada kemampuannya menjaga suara kritis terhadap semua pihak, menjaga hubungan pragmatis dengan Timur dan Barat, serta menjaga komitmen terhadap ASEAN dan posisi sebagai mediator global. Tanpa itu, keanggotaan di BRICS justru bisa menjadi jebakan diplomatik daripada langkah strategis.