Paetongtarn Segera Diselidiki

BANGKOK - Badan antikorupsi Thailand berencana untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran etika terhadap perdana menteri yang ditangguhkan Paetongtarn Shinawatra, menurut laporan media setempat.

Hal ini menambah masalah hukum yang dihadapi pemimpin tersebut atas penanganannya yang kontroversial terhadap sengketa perbatasan.

“Keputusan Komisi Anti-Korupsi Nasional Thailand pada Senin (14/7) untuk meluncurkan panel penyelidikan penuh menyusul penyelidikan awal,” lapor beberapa media Thailand.

Penyelidikan ini bermula dari tuduhan sekelompok senator bahwa Paetongtarn secara serius melanggar atau gagal menegakkan standar etika sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi. Jika panel memutuskan bahwa ada cukup bukti, panel dapat secara resmi mendakwa Paetongtarn dan merujuk kasus tersebut ke divisi Mahkamah Agung untuk diadili.

Putusan pengadilan sebelumnya dalam kasus serupa telah menyebabkan larangan seumur hidup bagi politisi Thailand untuk memegang atau mencalonkan diri untuk jabatan publik.

Investigasi antikorupsi ini menandai tantangan terbaru bagi Paetongtarn, yang telah ditangguhkan dari jabatannya sebagai perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi atas tuduhan yang sama yaitu tuduhan pelanggaran etika.

Hal ini bermula dari pernyataan yang ia buat selama panggilan telepon yang bocor dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, mengenai sengketa perbatasan.

Paetongtarn, putri bungsu miliarder dan mantan PM Thaksin Shinawatra, kini menghadapi potensi diskualifikasi dan pemecatan dari jabatan jika Mahkamah Konstitusi memutuskannya bersalah.

“Paetongtarn mungkin akan meminta waktu tambahan untuk menyerahkan pernyataan pembelaannya ke pengadilan,” ungkap Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai, yang telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas perdana menteri selama masa penangguhannya.

Awalnya, Paetongtarn diharuskan menyerahkan pernyataan pembelaan ke pengadilan dalam batas waktu 15 hari sejak 1 Juli, tetapi sekarang ia mungkin meminta perpanjangan dua pekan, kata Wechayachai.

Pemerintahan koalisi Paetongtarn terjerumus ke dalam krisis ketika Hun Sen membocorkan rekaman telepon yang menunjukkan perdana menteri berpihak kepadanya daripada tentara Thailand saat membahas solusi untuk sengketa perbatasan yang sedang memanas.

Hal itu membuat marah para aktivis dan penentang yang berhaluan konservatif, yang mengorganisasikan protes publik terbesar dalam beberapa tahun untuk menuntut penggulingannya.

Kasus pengadilan ini merupakan ancaman terbesar bagi karier politik Paetongtarn yang masih baru dan pemerintahannya yang baru berusia kurang dari satu tahun. Ia berkuasa pada bulan Agustus 2024, setahun setelah pendahulunya, Srettha Thavisin, digulingkan dalam kasus terkait etika serupa terkait pengangkatan seorang menteri kabinet.

Kasus Penghasutan

Sementara itu Divisi Investigasi Kejahatan Siber Thailand 1 (CCID 1) pada Senin telah menyerahkan kasus penghasutan terhadap mantan PM Kamboja, Hun Sen, kepada jaksa penuntut, dengan alasan dugaan campur tangannya dalam urusan politik internal Thailand melalui media sosial.

Langkah ini menyusul pengaduan yang diajukan oleh Somkid Chueakong, Wakil Sekretaris Jenderal PM Thailand, yang menuduh akun Facebook “Samdech Hun Sen dari Kamboja” melanggar Pasal 116 KUHP (penghasutan) dan Undang-Undang Kejahatan Komputer.

Pengaduan tersebut berpusat pada beredarnya klip audio berdurasi 17 menit yang menampilkan percakapan telepon antara PM Paetongtarn dan Hun Sen. Pengadu mengklaim unggahan tersebut menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional dan dapat merupakan beberapa tindak pidana.

Sementara itu, juru bicara Kejaksaan Agung, Sakkasem Nisaiyok, mengatakan bahwa jika ditemukan bukti yang cukup, kasus ini akan dilanjutkan ke pengadilan pidana. Jika terdakwa tidak hadir, pihak berwenang Thailand akan mengajukan surat perintah penangkapan melalui Interpol. ST/Bloomberg/I-1