Banyak Gunakan Lahan Masyarakat, Legislator Dorong Pelibatan Warga Lokal dalam Proyek GRR&P Tuban
Minggu, 13 Jul 2025, 20:02 WIBJAKARTA â Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, meminta agar proyek pembangunan Grass Root Refinery and Petrochemical (GRR&P) Tuban, Jawa Timur, memberi perhatian serius terhadap dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, khususnya bagi masyarakat pemilik lahan produktif yang terdampak langsung oleh proyek tersebut. Dia menekankan pentingnya skema ganti untung, bukan sekadar ganti rugi, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pembangunan hingga operasional proyek kilang.
âDari total 840 hektare lahan yang dibutuhkan untuk proyek ini, sekitar 30 persen di antaranya adalah milik masyarakat, dan itu benar-benar lahan produktif. Maka dari itu, Pertamina harus memastikan adanya pendampingan bagi warga yang kehilangan mata pencaharian,â ujar Ratna dalam pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur jelang akhir pekan ini.
Ratna dikutip dari laman resmi DPR RI menyampaikan bahwa sejak awal pihaknya telah mengikuti proses pengadaan lahan dan mendorong kerja sama antara PT Pertamina dan Universitas Airlangga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membelanjakan uang ganti untung pada konsumsi jangka pendek, melainkan diarahkan pada kegiatan produktif dan berkelanjutan.
âKami mendorong agar masyarakat terdampak diberi pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas, khususnya mereka yang berada di ring satu proyek. Ini penting agar mereka juga bisa menjadi bagian dari proses pembangunan,â jelas legislator dapil Jawa Timur IX itu.
Ratna menyoroti pula bahwa pada masa puncak pembangunan, proyek GRR&P Tuban diproyeksikan membutuhkan sekitar 50 ribu tenaga kerja. Menurutnya, hal ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memberdayakan tenaga kerja lokal, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
âKetika kebutuhan tenaga kerja meningkat, tentu akan muncul kebutuhan turunan seperti permukiman, konsumsi, dan transportasi. Ini semua bisa menjadi peluang ekonomi nyata bagi masyarakat di Kabupaten Tuban,â pungkas Politisi Fraksi PKB ini.Â
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Berita Terkait:
-
Legislator: Konsistensi Digitalisasi Kunci Penyaluran Subsidi BBM Tepat Sasaran, Tidak Perlu Satgas Baru
-
Antisipasi PHK Massal PPPK, Legilastor Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai
-
Cara Tukar Uang Baru di Bank BRI untuk Persiapan Bagi-bagi THR
-
Korlantas Polri Terapkan "One Way" Lokal Jelang Puncak Arus Balik 28-29 Maret 2026
-
Inspektorat Nyatakan Pengadaan Mobiler di Rumah Dinas Wagub Babel Langgar Aturan
-
ASN WFH: DPR Minta Pemerintah Hitung Potensi Penghematan BBM
-
Wapadai Lonjakan Harga, DPR Dorong Pemerintah Perbanyak Pasar Murah
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.