Komisi IV DPR Dukung Langkah Kementan Lendalikan PMK

Jakarta -- Komisi IV DPR RI mendukung langkah konkret yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) demi menjaga kesehatan hewan ternak dan menjamin ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

"Pentingnya keberlanjutan kebijakan pengendalian PMK sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto seusai kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Balai Besar Veteriner Farma (BBVet) Pusvetma Surabaya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam penyediaan vaksin, di mana saat ini pemerintah baru mampu menyediakan empat juta dosis dari total kebutuhan delapan juta dosis vaksin untuk 2025.

Komisi IV DPR akan memperjuangkan alokasi anggaran setelah menerima program atau rencana jangka panjang dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, dengan target Indonesia bebas PMK secara penuh pada tahun 2035, kata Panggah, menegaskan. 

"Ini yang menjadi perhatian Komisi IV. Kita berupaya keras terkait dengan kembalinya kita bebas dari PMK,” ujar Panggah. 

Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, menurut Panggah, kebutuhan tambahan anggaran akan dibahas bersama Kementerian Pertanian.

"Nanti tentu kita hitung kira-kira jumlah yang memadai,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan target Indonesia bebas PMK pada 2035 telah disusun dengan pendekatan strategis berbasis Progressive Control Pathway (PCP) yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH).

"Sejak 2022, pemerintah bergerak cepat menetapkan status wabah PMK, memulai vaksinasi massal, dan terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Di semester pertama 2025, kita berhasil menurunkan kasus PMK hingga 92 persen," kata Agung.

Ia menyebut, strategi vaksinasi periode kedua pada Juli–September 2025 kini difokuskan pada wilayah berisiko tinggi seperti Pulau Jawa dan Lampung. Per akhir Juni 2025, stok vaksin nasional yang tersedia mencapai 15,4 juta dosis dari produksi swasta dan Pusvetma.

"Kami memastikan vaksin yang digunakan berkualitas, aman, dan mudah diakses peternak. Vaksin PMK produksi Pusvetma terbukti efektif dan sangat diminati peternak karena tidak menimbulkan efek samping," ujarnya.

Agung juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, maupun peternak, dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi dan pengendalian penyakit hewan secara menyeluruh.

"Tanpa keterlibatan daerah dan kesadaran peternak, mustahil kita mencapai Indonesia bebas PMK 2035," kata Agung.