Siapa Bertanggung Jawab Atas Kekacauan Data Luar Biasa:10 Juta Rekening Bansos untuk Judol

JAKARTA – Ini boleh dikatakan sebagai rekening palsu karena ternyata bantuan sosial (bansos) tidak untuk semestinya, malah buat berjudi online (judol). Sudah benar langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membekukan rekening-rekening tersebut yang mencapai 10 juta.

PPATK menemukan rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang dipergunakan untuk judi online alias judol. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, PPATK telah membekukan 10 juta rekening bansos.

Masih ada uang yang bisa diselamatkan. Angkanya pun fantastis, 2 triliun rupiah. Kekacauan data yang luar biasa adalah ditemukannya rekening yang sudah tidak aktif tapi masih banyak uangnya. Ini aneh karena sudah tidak aktif selama lima tahun.

Saldonya, menurut PPATK, ada yang mencapai jutaan rupiah. Pertanyaannya bagaimana bisa terjadi seperti ini. Siapa yang harus bertanggung jawab.

PPATK akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk mendalami rekening penerima bansos. Kemensos menggelar rapat koordinasi nasional bersama para kepala Dinas Sosial di seluruh Indonesia terkait implementasi penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kami selenggarakan rakornas beserta seluruh kadinsos dalam rangka menyatukan pemahaman, persepsi DTSEN," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf . Menurutnya, Badan Pusat Statistik adalah leading sector dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). BPS, terus memperkuat DTSEN dan memutakhirkan data dari waktu ke waktu untuk memperbarui data penerima bansos.

BPS melakukan pemutakhiran DTSEN melalui ground check. "Kita ingin pemutakhiran berkala ini membuat data makin akurat. Yang melakukan validasi akhir adalah BPS, bukan lagi Kementerian Sosial atau kementerian yang lain,” ujar Saifullah.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ground check untuk mengecek inclusion error dan exclusion error pada penyaluran bansos tahap 1 sehingga dapat menyempurnakan DTSEN untuk penyaluran tahap berikutnya.

"Hasil ground check digunakan BPS untuk memutakhirkan DTSEN. Proses berkelanjutan demi penyempurnaan dan pengelolaan DTSEN jangka panjang," kata Amalia Adininggar Widyasanti.