Gubernur Khofifah Ingatkan Pentingnya Anggaran Daerah yang Tepat Sasaran.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah disusun tepat sasaran agar setiap program memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Khofifah menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu yang menyampaikan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemprov Jatim serta 38 pemerintah kabupaten/kota.

"Terima kasih atas evaluasi dan masukannya. Ini memandu kami untuk membuat perencanaan dan indikator yang memiliki keterdampakan langsung kepada masyarakat. Karena program-program pemerintah memang harus ada dampak positifnya," kata Khofifah di Surabaya, Sabtu.

Evaluasi BPKP mencakup lima sektor prioritas pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan prevalensi stunting.

Dari hasil evaluasi tersebut, total alokasi anggaran untuk lima sektor prioritas mencapai Rp27.519,86 miliar atau sekitar Rp27,52 triliun yang tersebar dalam 2.038 program, 3.303 kegiatan, dan 8.918 subkegiatan.

Anggaran tersebut terdiri atas alokasi Pemprov Jatim sebesar Rp5.099,35 miliar dan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim sebesar Rp22.420,51 miliar.

Di tingkat provinsi, alokasi terbesar berada pada sektor pendidikan sebesar Rp3.645,47 miliar, kemudian pengentasan kemiskinan Rp930,36 miliar, kesehatan Rp319,88 miliar, ketahanan pangan Rp165,58 miliar, serta penurunan prevalensi stunting Rp38,06 miliar.

Sedangkan pada pemerintah kabupaten/kota, alokasi terbesar untuk pengentasan kemiskinan mencapai Rp9.473,63 miliar, pendidikan Rp6.760,16 miliar, kesehatan Rp2.998,90 miliar, ketahanan pangan Rp1.820,66 miliar, dan penurunan prevalensi stunting Rp1.367,15 miliar.

Khofifah mengatakan besarnya anggaran harus diikuti kualitas perencanaan dan ketepatan desain intervensi agar tidak menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas.

"Alhamdulillah, untuk indikator sasaran utama Pemprov Jatim dinilai BPKP telah berorientasi hasil dan terukur. Tapi memang masih ada ruang untuk perbaikan di poin-poin yang sekiranya memperlihatkan potensi inefisiensi dan inefektivitas karenanya kita masih harus lebih menyelaraskan ketepatan desain intervensi," katanya.

Menurut dia, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan, termasuk memperjelas sasaran, indikator, dan bentuk intervensi sesuai kebutuhan masyarakat.

Khofifah juga meminta hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti hingga pemerintah kabupaten/kota agar terdapat keselarasan antara kebijakan provinsi dan kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah.

Ia mengusulkan sekretaris daerah dari 38 kabupaten/kota dilibatkan dalam forum bersama BPKP menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum proses input Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Tahun Anggaran 2028.

Selain itu, Khofifah menilai pemetaan kewenangan antartingkat pemerintahan perlu diperkuat untuk mencegah tumpang tindih program dan memastikan setiap pemerintah daerah menjalankan intervensi sesuai kewenangannya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur mengatakan pihaknya akan terus memberikan pendampingan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk memperkuat review secara komprehensif dan memantau tindak lanjut hasil evaluasi.

"Kami minta agar Pemprov Jatim sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan Bupati-Walikota agar menyelaraskan langkah strategisnya. Nanti kami akan buat laporan lagi di awal Januari dan kami akan melakukan penelitian juga," katanya.