Fokus Kembangkan Pariwisata Berkualitas

Secara statistik, pariwisata memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Meski demikian, pemerintah terus melakukan pembenahan di sektor tersebut melalui pendekatan quality tourism atau pariwisata berkualitas.

Pendekatan tersebut diharapkan tak hanya sekedar menggenjot kunjungan wisatawan, melainkan juga menciptakan pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah memacu sektor pariwisata, berikut kutipan wawancara wartawan Koran Jakarta, Frederikus W Sabini dengan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dalam beberapa kesempatan.

Apa langkah Kemenpar membenahi sektor pariwisata?

Konsep quality tourism atau pariwisata berkualitas menjadi pendekatan efektif untuk membenahi sektor pariwisata. Quality tourism mencakup makna yang luas, bukan hanya tentang jumlah kunjungan, melainkan juga bagaimana daya saing destinasi dapat memberikan pengalaman yang unik, bernilai tinggi, dan berkelanjutan bagi wisatawan.

Kita jangan terjebak, karena (pariwisata) berkualitas, bukan berarti kita hanya menyasar segmen tertentu saja. Tetapi bagaimana kita berbenah lebih dalam sehingga wisatawan yang datang bisa mendapatkan pengalaman berwisata yang berkualitas melalui lingkungan yang sehat, tempat yang aman dan nyaman, berhubungan dengan masyarakat lokal dengan baik, serta kemampuan untuk menghormati masyarakat lokal.

Bagaimana persepsi masyarakat mengenai quality tourism ini?

Saya melihat masih adanya pemahaman keliru terkait pariwisata berkualitas yang sering dikaitkan hanya dengan wisatawan berpengeluaran tinggi (high-spending tourist). Padahal, tren global pasca-pandemi Covid-19 telah mengubah preferensi wisatawan, yang kini lebih mengutamakan pengalaman personal, bertanggung jawab, dan ramah lingkungan.

Wisatawan kini memilih transportasi rendah emisi, destinasi yang tidak padat, serta akomodasi berkelanjutan. Mereka cenderung mencari ketenangan, menjauhi keramaian, dan tertarik dengan destinasi tersembunyi (hidden gem). Konsep ini sejalan dengan prinsip ekonomi pariwisata baru: low touch, hygiene, less crowd, dan low mobility.

Keempat prinsip ini yang kemudian memperkuat bahwa quality tourism adalah suatu keniscayaan. Ini bukan lagi opsi bagi pemerintah, bagi pelaku industri pariwisata, tapi ini adalah sesuatu yang sudah harus kita lakukan bersama-sama.

Apa yang menjadi dasar pengembangan pariwisata berkualitas ini?

Pemerintah sendiri telah mencanangkan fondasi besar terhadap pengembangan pariwisata berkualitas. Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Program Pembangunan (PP) yang perlu dicapai oleh sektor pariwisata dalam lima tahun mendatang adalah pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

KORAN JAKARTA/WAHYU AP

Apa Strategi untuk mencapai tujuan tersebut?

Kementerian Pariwisata telah menetapkan sejumlah fokus program di tahun ini, yakni mulai dari Gerakan Wisata Bersih, sebagai sebuah aktivasi gerakan untuk membangkitkan kepedulian bersama terhadap permasalahan sampah dan kebersihan di destinasi.

Selanjutnya adalah Tourism 5.0 yang mendorong digitalisasi pariwisata dan pemanfaatan teknologi untuk pemasaran yang lebih luas dan berkualitas, untuk menyasar target market secara efektif.

Ketiga adalah Pariwisata Naik Kelas. Program ini mendorong kualitas pariwisata lewat pengembangan wisata minat khusus, seperti gastro tourism atau kuliner, marine tourism atau wisata bahari, dan wellness tourism.

Kemudian meningkatkan kualitas event nasional dan daerah berbasis identitas budaya Indonesia yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap ekonomi lokal.

Kementerian Pariwisata memiliki program yang mendukung penyelenggaraan event bernama Karisma Event Nusantara (KEN). Berdasarkan kajian secara nasional, penyelenggaraan event KEN pada 2024 mampu meningkatkan produksi barang dan jasa hingga 256,1 miliar rupiah dan berkontribusi kepada PDB sebesar 238,2 miliar rupiah, serta perputaran uang yang mencapai 13,57 triliun rupiah.

Karena event ini multiplier effect-nya luar biasa. Perputaran ekonomi pada Pesta Kesenian Bali 2024 misalnya, pelaksanaannya yang sebulan penuh memberikan dampak ekonomi yang signifikan mencapai sekitar 192,3 miliar rupiah bagi Kota Denpasar dan sekitarnya. Selain itu, okupansi hunian penginapan di sekitar venue kegiatan naik sebesar 20 persen.

Fokus program terakhir adalah pengembangan Desa Wisata. Yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas lebih dari 6.000 desa wisata di seluruh Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Di Bali ada dua desa wisata yang sudah mendapat penghargaan dari UN Tourism yaitu Desa Penglipuran dan yang baru 2024 adalah Desa Jatiluwih. (Desa) Penglipuran itu luar biasa, dengan ditetapkan sebagai destinasi terbersih, Penglipuran ini mampu mencapai pendapatan sampai 24 miliar rupiah per tahun. Jadi bayangkan kalau desa mampu mengelola potensi yang dimiliki, maka pertumbuhan seperti ini bisa benar-benar tercapai

Seberapa besar kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional?

Secara statistik, pariwisata memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melonjak dari 1,6 juta pada 2021 menjadi hampir 14 juta pada 2024.

Meskipun belum melampaui kunjungan seperti sebelum masa pandemi yang mencapai 16,1 juta kunjungan, capaian ini tetap sebuah lompatan besar yang menunjukkan pulihnya kepercayaan global terhadap destinasi di tanah air.

Kemudian, pergerakan wisatawan nusantara terus menunjukkan tren positif, dengan lebih dari 1 miliar perjalanan tercatat sepanjang 2024. Angka ini melampaui capaian pra-pandemi yang berada di angka 722,2 juta perjalanan. Ini menandakan pemulihan yang kuat dan cepat sekaligus menegaskan bahwa pasar domestik adalah tulang punggung pariwisata nasional.

Untuk tahun ini, targetnya berapa?

Target pariwisata tahun ini adalah 14,6 juta hingga 16,0 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 1,08 miliar perjalanan wisatawan nusantara.

Dari sisi ekonomi, sektor pariwisata ditargetkan menyumbang devisa sebesar 19,0 hingga 22,1 miliar dolar AS, serta berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 4,6 persen, atau setara dengan 1.118,6 triliun rupiah. Pada 2024, kontribusi pariwisata terhadap PDB mencapai 4,04 persen dan penerimaan devisa mencapai 16,71 miliar dollar AS.

Pencapaian target-target dalam payung pariwisata berkualitas dan berkelanjutan membutuhkan dukungan dan kolaborasi dengan banyak pihak termasuk salah satu di antaranya adalah akademisi sebagai bagian penting dari pentahelix pariwisata. Termasuk segenap civitas akademika dari Universitas Mahendradatta. Terlebih Bali merupakan salah satu nadi utama dari denyut pariwisata nasional.

Ini adalah visi yang tentu saja harus kita lakukan bersama, bukan parsial. Ini adalah sebuah transformasi yang membutuhkan dukungan dari semua pihak tidak terkecuali dan utamanya juga tentu dari teman-teman dunia akademis.

Anda menekankan pariwisata berkualitas merupakan kunci, seberapa besar pengaruhnya?

Pariwisata berkualitas adalah kunci dalam meningkatkan kinerja sektor kepariwisataan melalui peningkatan mutu layanan, keberlanjutan, pemberdayaan SDM, dan penciptaan pengalaman wisata yang berdampak positif bagi semua pihak seperti wisatawan, pelaku industri, masyarakat lokal, dan lingkungan. Dalam prosesnya dibutuhkan kolaborasi multi-stakeholder untuk mewujudkan pariwisata berkualitas di Indonesia termasuk Bali.

Saya percaya, masa depan pariwisata Bali tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak wisatawan yang datang, tetapi oleh seberapa besar kebaikan yang pariwisata hadirkan bagi masyarakatnya, bagi budayanya, dan bagi bumi yang kita pinjam dari generasi mendatang. Generasi muda, para mahasiswa, calon pemimpin masa depan, jadilah pelopor perubahan. Jadilah penjaga nilai, inovator gagasan, dan penggerak kolaborasi. Karena Bali yang berkualitas hanya bisa lahir dari insan-insan yang juga berkualitas

Program Paket Wisata 3B meliputi Banyuwangi, Bali Utara (Buleleng), dan Bali Barat (Jembrana) telah diluncurkan. Bisa dijelaskan?

Program Paket Wisata 3B ini akan sukses jika ada penguatan destinasi wisata itu sendiri. Paket wisata 3B, harus dilakukan secara optimal, mengingat saat ini banyak turis yang berpusat pada destinasi yang ada di Bali Selatan.

Kita harus lakukan penguatan destinasi wisata itu sendiri, jadi di masing-masing wilayah itu, apa yang mau dijual, itu yang ditingkatkan.

Paket wisata 3B sudah mengalami peningkatan dalam penjualan, sekitar 5-10 persen. Jangan ada kata over tourism lagi, harus tersebar ke seluruh Bali, termasuk Banyuwangi.

Konsentrasi program ini sekarang tertuju pada turis dari Tiongkok. Sebagai langkah nyatanya, Kementerian juga menjalin komunikasi dengan agen wisata di Tiongkok.

Tujuannya agar para wisatawan Tiongkok ini landing di Banyuwangi yang kemudian akan mengantarkan mereka langsung ke Bali Barat, Buleleng, sampai ke Karangasem.

Industri pariwisata terus menggeliat sehingga membuat agen online asing menjamur, bagaimana Kemenpar mengaturnya?

Kemenpar sedang menyiapkan kebijakan untuk menata ulang ekosistem pemasaran digital sektor pariwisata. Fokus utama diarahkan pada penertiban praktik pemasaran akomodasi ilegal yang kini marak dilakukan melalui platform digital atau online travel agent (OTA) asing, terutama di destinasi populer seperti Bali.

Kementerian Pariwisata saat ini memang sedang menaruh perhatian serius terhadap praktik pemasaran akomodasi ilegal di berbagai platform digital, termasuk melalui OTA asing.

Kemenpar telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian terkait, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam hal perizinan melalui sistem OSS. Kementerian Perdagangan terkait pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang memiliki otoritas atas regulasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Yang kami jaga adalah level playing field-nya. Semua pelaku usaha, baik nasional maupun asing, harus tunduk pada regulasi yang sama. Prinsipnya, kolaboratif tapi tetap tegas demi pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berkualitas.

Pendekatan apa saja yang dilakukan Kementerian Pariwisata

Pemerintah pun tidak serta-merta akan memblokir keberadaan OTA asing. Melainkan menggunakan pendekatan secara bertahap dan mengedepankan dialog terlebih dahulu, dengan tetap mempertahankan ketegasan sebagai prinsip dasar. Tahapan tersebut mencakup peringatan dan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi.

Mekanismenya tentu tidak langsung pemblokiran. Melainkan dimulai dari dialog, peringatan, dan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi.

Kami ingin memastikan ekosistem digital pariwisata kita tumbuh sehat, kompetitif, dan adil, baik untuk pelaku usaha lokal maupun konsumen.

Apabila OTA asing tetap tidak menunjukkan komitmen untuk patuh terhadap peraturan. Pemerintah tidak akan segan mengambil langkah tegas, termasuk pemblokiran akses platform dari pasar Indonesia.

Adapun salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan adalah mendorong OTA asing untuk membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang memungkinkan pembentukan Kantor Perwakilan Perdagangan Asing (KP3A) untuk platform luar negeri yang ingin beroperasi di Indonesia.

Tujuannya agar entitas usaha asing ini bisa tunduk pada sistem hukum dan perpajakan Indonesia serta lebih bertanggung jawab terhadap aktivitas bisnisnya di Tanah Air. Ini demi mewujudkan pariwisata yang adil dan berkelanjutan dan patuh terhadap regulasi.

Selain BUT, OTA asing juga diwajibkan mengantongi izin sebagai biro perjalanan wisata. Ini sebagaimana diatur dalam Permenparekraf No. 4 Tahun 2021 dengan kode KBLI 79121. Ini penting untuk memastikan perlindungan konsumen, pembinaan usaha lokal, dan penyelesaian sengketa.

Langkah-langkah pengetatan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan keberadaan villa dan akomodasi ilegal yang menjamur di Bali dan wilayah lain.

Sejauh mana hal ini disosialisasikan?

Kemenpar bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan siap membuka forum dialog lanjutan dengan seluruh platform asing yang beroperasi di Indonesia untuk menampung keluhan dan aspirasi pelaku usaha dalam negeri. Sekaligus menegakkan prinsip persaingan usaha yang adil dan sehat.

Forum komunikasi dengan asosiasi seperti GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia), serta perwakilan platform digital terus dibuka dalam semangat kolaborasi. Kami menyambut baik masukan dari para pelaku industri dan asosiasi, serta berupaya menyusun langkah-langkah yang adil dan konstruktif.