Agar Bisa Tumbuh Tinggi, RI Butuh Investasi Rp7.500 Triliun

JAKARTA - Indonesia membutuhkan investasi baru minimal 7.500 triliun rupiah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan. 

“Growth dari investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9 persen secara year on year (yoy). Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dengan investasi senilai minimal 7.500 triliun rupiah,” kata Menkeu dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, di Jakarta, Selasa (1/7).

Menurut Menkeu, komponen investasi berkontribusi 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu andalan Pemerintah guna meraup investasi domestik maupun luar negeri ialah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Investasi dari Danantara yang difokuskan pada sektor strategis dan bernilai tambah tinggi diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap target investasi pemerintah.

Lebih lanjut dikatakan bahwa upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi menghadapi berbagai tantangan.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi lagi mencapai 5,5 persen, sehingga berarti pemerintah wajib menciptakan lingkungan kesempatan kerja agar pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Mengingat konsumsi rumah tanggap berkontribusi 55 persen terhadap PDB, maka daya beli masyarakat perlu dijaga, tingkat inflasi rendah, kesempatan kerja tinggi, dan adanya berbagai intervensi pemerintah di bidang pangan dan energi.

Program untuk mendorong konsumsi masyarakat juga terus ditingkatkan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikembangkan secara ekspansif agar dapat menciptakan efek ganda (multiplier effect) tinggi, menciptakan rantai pasok di seluruh penjuru tanah air, serta menyerap langsung 1,7 juta tenaga kerja.

Selain itu, program strategis lainnya ialah pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan target 80 ribu koperasi, lalu penyaluran kredit usaha rakyat bagi 2,3 juta debitur. Kemudian juga program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan subsidi upah, hingga program lainnya yang akan dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Apabila digabungkan dengan (investasi), maka konsumsi rumah tangga dan investasi keduanya berkontribusi 85 persen terhadap perekonomian (PDB),” kata Menkeu.

Sektor Swasta

Dalam rangka mencapai pertumbuhan tinggi seiring lingkungan global masih penuh dengan ketidakpastian, tentu membutuhkan upaya lebih keras bagi pemerintah untuk mendorong sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

Sebab itu, kolaborasi pemerintah, BUMN, Danantara, dan swasta dinyatakan menjadi kewajiban. Pemerintah disebut terus mendukung dengan menciptakan regulasi yang kondusif demi menjaga stabilitas makro.

Menkeu berharap kolaborasi Pemerintah dan swasta mampu memperkuat rantai pasok domestik, memperluas ekspor, dan mengakselerasi transformasi ekonomi berbasis nilai tambah tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 yang diusulkan pemerintah pada rentang 5,2-5,8 persen yoy.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, jika daya beli konsumen menurun, ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semakin sempit dan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian maka ekspor juga sulit untuk diandalkan. Oleh karena itu mendorong investasi baik domestik maupun asing perlu dilakukan mengingat kontribusi investasi sekitar 30 persen berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengejar itu ujarnya, pemerintah harus memperhatikan sejumlah hal penting, di antaranya insentif yang akan diberikan kepada investor. Selanjutnya kemudahan perizinan tanpa mengabaikan lingkungan hidup. Faktor keseimbangan ekologi ini juga ujarnya tidak boleh disepelekan karena investasi atau pembangunan.

“Perlu juga jaminan infrastruktur jalan, energi dan transportasi yang memadai agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia,”ungkap Suhartoko.

Hal yang tak kalah penting ialah jaminan lingkungan usaha yang seringkali menjadi ekonomi biaya tinggi. Keluhan pelaku usaha soal gangguan preman berkedok organisasi masyarakat harus menjadi perhatian Pemerintah.

Kondisi itu bakal tambah pelik jika tidak ada dukungan atau kepastian regulasi dari pemerintah soal jaminan keberlanjutan usaha.

Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Mohammad Nasih, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah juga perlu menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat karena pertumbuhan nasional selama ini bergantung pada konsumsi.