Tetap On the Track, Implementasi B50 pada 2026

Jumat, 27 Jun 2025, 17:29 WIB

BOJONEGORO - Implementasi biodiesel 50 persen (B50) sangat penting karena memiliki manfaat lingkungan, ekonomi, dan strategis bagi Indonesia. 

B50 dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan energi nasional, dan mendukung sektor pertanian serta industri energi. 

Ket. Foto: Ilustrasi - Uji coba bahan bakar Biodiesel 50 Persen (B50). — Sumber: Istimewa.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut implementasi B50 akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yakni pada 2026.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya masih melakukan evaluasi B40 yang sedang berjalan.

"Ini kan kita lagi evaluasi, dan juga rencana kita akan implementasi B50 tahun depan, tahun 2026," kata Yuliot di Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis.

Ia menyampaikan saat ini pihaknya masih mengkaji kemungkinan percepatan implementasi B50.

Menurutnya, hal tersebut baru bisa dilakukan setelah mempertimbangkan kesiapan dari suplai minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) serta Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BBN).

Lebih lanjut, Yuliot mengatakan bahwa yang menjadi tantangan terbesar dari percepatan implementasi B50 adalah suplai bahan bakar nabati, khususnya Fatty Acid Methyl Ester (FAME).

"Jadi ini kan kapasitas BUBBN-nya ini kan juga terbatas. Jadi ya kita juga berusaha untuk meningkatkan produksi FAME-nya. Jadi kan harus inline antara fame dengan program B50, kalau dimungkinkan dipercepat, ya kami akan lakukan percepatan untuk implementasi B50," imbuhnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar dunia akan naik saat Indonesia mengimplementasikan B50.

"Kami ekspor tahun lalu 26 juta ton (CPO). Kalau kami cabut 5 juta ton, berarti tinggal 21 juta ton. Harganya naik apa turun? Ya, naik," ucap Amran di Jakarta, Jumat (30/5).

B50 merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran 50 persen biodiesel dan 50 persen solar konvensional. Untuk memproduksi B50, Amran mengatakan pemerintah membutuhkan 5,3 juta ton CPO.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah berencana untuk mengalihkan ekspor CPO sebesar 5,3 juta ton untuk program B50, dari 26 juta ton CPO yang diekspor oleh Indonesia berdasarkan data 2024.

Mengingat CPO Indonesia menguasai sekitar 65,94 persen CPO dunia, Amran meyakini penarikan 5,3 juta ton CPO Indonesia akan menyebabkan naiknya harga CPO di pasar dunia.

  • B50

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.