Pembangunan Pertanian Harus Berbasis Data dan Bukti Ilmiah yang Kuat

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan penguatan lembaga riset untuk kemajuan sektor pertanian Indonesia. 

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy saat menghadiri Munas Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 2025 di Jakarta, Rabu (25/6) mengusulkan kepada Menteri Pertanian, agar menghidupkan lagi lembaga penelitian supaya sektor pertanian bangkit kembali seperti di masa lampau.

Sejarah mencatat pembangunan pertanian Indonesia di masa lampau jelasnya menunjukkan betapa kekayaan alam Indonesia mampu memberikan kejayaan bagi rakyatnya. Bahkan VOC pada masanya mampu menguasai dunia karena disokong dari hasil bumi Nusantara.

“Rempah, gula, kopi kita adalah kekayaan kita yang pernah menjadikan Belanda menjadi negara yang makmur di Eropa. Bisakah ini kita ulangi Pak Amran (Mentan-red)? Bisakah kita bangkitkan ini semua? Dengan semangat seperti yang dilakukan Pak Amran, saya yakin ini bisa,” jelasnya.

Menurut Rachmat, kejayaan pertanian Indonesia dapat dikembalikan melalui penguatan lembaga penelitian dan pengembangan komoditas unggulan. Riset katanya mampu menghasilkan varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim bahkan mampu mendukung strategi hilirisasi guna peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan petani.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto mengakui bahwa lembaga penelitian memang berperan strategis sebagai sumber pengembangan teknologi dan inovasi baru di sektor pertanian.

“Lembaga penelitian harus selalu mengkaji teknologi masa lalu dan menyesuaikannya dengan kemajuan ilmu pengetahuan saat ini. Misalnya penggunaan drone dalam pertanian—itu mempercepat proses sekaligus menurunkan biaya produksi,” kata Dwijono kepada Koran Jakarta, Rabu (25/6).

Tantangan ke depan katanya adalah penyusutan lahan akibat konversi perlu dijawab dengan inovasi seperti pengembangan pertanian hemat lahan. “Perkembangan lembaga riset harus progresif, khususnya dalam teknologi pangan yang semakin mendesak,” ujarnya.

Dwijono juga menekankan bahwa kelembagaan riset juga harus terkoneksi erat dengan petani. “Hasil penelitian yang bagus tidak cukup bila tidak bisa diakses dan dipahami oleh petani. Maka perlu ada jembatan antara laboratorium dan lapangan,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa arah kebijakan pembangunan pertanian perlu berbasis pada data dan bukti ilmiah yang kuat. “Jangan hanya berbasis proyek jangka pendek. Kita perlu riset jangka panjang yang fokus pada keberlanjutan sistem pangan nasional,” pungkasnya.

 Harus Terarah

Pada kesempatan lain, Pengamat Pertanian dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Bali, I Nengah Muliarta mengatakan

fokus penelitian harus lebih terarah kepada aspek-aspek yang relevan dengan tantangan yang dihadapi saat ini, seperti dampak perubahan iklim, ketahanan pangan, dan diversifikasi produk pertanian. “Penelitian harus mengedepankan kebutuhan lokal sambil tetap berorientasi pada perspektif global,”tegas Muliarta.

Untuk itu perlu kolaborasi antarlembaga penelitian, akademisi dan jaringan yang mudah diakses petani. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan investasi dalam infrastruktur penelitian yang memadai seperti laboratorium modern, fasilitas uji coba lapangan, dan akses data yang baik akan mendukung kualitas riset yang dihasilkan.