Komisi VII DPR RI Dorong Kalimantan Utara Kembangkan Potensi Pariwisata

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan komitmen DPR untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai salah satu sumber ekonomi baru di luar sektor tambang dan migas.

Hal ini disampaikannya usai pertemuan Komisi VII DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka kunjungan kerja masa reses di Tanjung Selor, Kamis (19/6).

“Potensi wisata di Kalimantan Utara ini sangat luar biasa. Itu juga bisa menjadi salah satu sumber ekonomi masa depan yang dapat diandalkan, selain tambang dan migas. Karena itu, kami ingin mendorong pariwisata sebagai sumber ekonomi baru, baik untuk Kaltara maupun secara nasional,” ujar Lamhot.

Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, Komisi VII akan mendorong berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan pemerintah daerah, untuk lebih serius mengembangkan kawasan pariwisata di provinsi termuda ini. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif berbasis pariwisata.

“Komisi VII ingin mendorong agar masyarakat di Kaltara juga diberdayakan menjadi pelaku ekonomi, baik melalui UMKM maupun sektor ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata. Ini penting untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” tambahnya.

Di sisi lain, Lamhot mengakui bahwa pengembangan sektor pariwisata di Kaltara masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Oleh karena itu, Komisi VII berkomitmen untuk mendorong peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, termasuk transportasi dan layanan hospitality.

“Untuk menjangkau Kaltara saja masih butuh effort. Karena itu ke depan, kita akan dorong bagaimana aksesibilitas dan konektivitas ini bisa diperbaiki. Hospitality juga harus disiapkan agar wisatawan merasa nyaman,” katanya.

Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyambut baik perhatian dan dukungan Komisi VII DPR RI terhadap sektor pariwisata daerahnya. Ia berharap aspirasi pembangunan sektor pariwisata Kaltara bisa diperjuangkan DPR melalui kementerian mitra kerja.

“PAD kami masih kecil, jadi kami sangat butuh dukungan dari pemerintah pusat. Kami bersyukur Komisi VII sangat responsif dan bisa melihat langsung betapa sulitnya menjangkau Kaltara. Konektivitas dan promosi adalah dua hal penting yang perlu dibantu,” ujar Zainal.

Gubernur juga menyoroti berbagai potensi wisata unggulan di Kaltara yang menurutnya masih belum tergarap maksimal, seperti gua alam, hutan tropis, dan pohon-pohon raksasa yang khas dan tidak ditemukan di daerah lain.

“Kaltara punya banyak daya tarik, tapi siapa yang tahu kalau tidak dipromosikan? Ini yang kami harapkan bisa diperjuangkan oleh DPR ke kementerian terkait,” tutupnya.