APBN Defisit Rp21 Triliun di Mei, Jangan Kaget Setelah Lihat Data Lengkapnya!

JAKARTA - Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif dan efisien akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan negara, dan kesejahteraan masyarakat. 

APBN digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan APBN mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025.

Posisi APBN per akhir Mei 2025 tersebut berbalik ke zona defisit setelah sebelumnya pada April 2025, APBN mencetak surplus Rp4,3 triliun.

“Pada posisi Mei, APBN defisit Rp21 triliun. Kalau kita lihat di Undang-Undang (UU) APBN, tahun ini menetapkan defisit Rp616,2 triliun. Jadi, Rp21 triliun masih sangat kecil, tapi kami akan terus memantau,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta, Selasa (17/6).

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN Rp3.005,1 triliun. Nilai itu bertambah senilai Rp184,8 triliun dari catatan April.

Penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp806,2 triliun (32,4 persen dari target), terdiri dari penerimaan pajak Rp683,3 triliun (31,2 persen) dan kepabeanan dan cukai Rp122,9 triliun (40,7 persen).

Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terserap sebesar Rp188,7 triliun (36,7 persen).

Di sisi lain, penyaluran belanja negara terakselerasi pada Mei 2025, dengan realisasi Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun. Meski nilai realisasi masih jauh dari target, mempertimbangkan paruh pertama tahun hampir berlalu, namun nilai itu meningkat sekitar Rp200 triliun dari realisasi April sebesar Rp806, 2 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) tersalurkan sebesar Rp694,2 triliun (25,7 persen dari target), yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L Rp368,5 triliun. Sementara belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp322 triliun (35 persen dari target).

Dengan kinerja itu, APBN masih mencetak surplus keseimbangan primer sebesar Rp192,1 triliun, lebih tinggi dari surplus April sebesar Rp173,9 triliun. Surplus ini menandakan kas negara cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

Terkait utang, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan anggaran sebesar Rp324,8 triliun per Mei, setara 52,7 persen dari target Rp616,2 triliun.

Sri Mulyani menambahkan kinerja APBN sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, termasuk geopolitik. Kondisi perang, misalnya, bisa berdampak pada pendapatan negara melalui volatilitas harga komoditas.

Namun, dia menyatakan APBN akan tetap dijaga agar bisa menjalankan fungsi countercyclical.

“Defisit APBN bertujuan untuk melakukan countercyclical, sehingga ekonomi yang cenderung mengalami tekanan dan pelemahan itu bisa berbalik siklusnya dengan APBN, agar pelemahannya tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi, terutama pada masyarakat,” ujar Sri Mulyani.