Transparansi dan Integritas, Kunci Reformasi Tata Kelola Haji di Indonesia

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyatakan transparansi, akuntabilitas, dan integritas akan menjadi prioritas utama dalam reformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji untuk penyelenggaraan yang akan datang.

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa ketiga hal tersebut menjadi fondasi utama yang selalu ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk lembaga baru ini.

"Kesemrawutan yang terjadi selama ini disebabkan oleh lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Presiden berulang kali menekankan bahwa BP Haji harus menjadi institusi dengan integritas tinggi dalam mengelola ibadah haji," ujar Dahnil di Jakarta, Rabu.

Dahnil menegaskan penyelenggaraan ibadah haji adalah urusan keumatan yang tidak boleh tercemar oleh praktik manipulasi maupun korupsi. Maka tiga nilai ini dianggap krusial untuk mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini membayangi pelayanan haji Indonesia.

"Ini masalah umat. Maka, tidak boleh lagi ada praktik-praktik manipulasi atau korupsi dalam pengelolaannya. Itu yang selalu menjadi peringatan dari Presiden," kata dia.

Selain aspek kelembagaan, BP Haji juga akan memastikan seluruh petugas haji harus memiliki integritas dan tanggung jawab tinggi dalam menjalankan tugas di lapangan. Untuk itu, ke depan proses rekrutmen dan pelatihan petugas haji akan diperketat.

"Selama ini petugas haji hanya mengikuti pelatihan selama 3 hingga 5 hari. Ke depan, rekrutmen akan dilakukan sejak awal dan petugas akan mengikuti pelatihan di balai pelatihan selama minimal satu bulan," ujar Dahnil.

Ia menjelaskan pelayanan terhadap jamaah sangat bergantung pada kesiapan dan profesionalitas petugas. Oleh sebab itu, sistem pelatihan akan dirancang lebih matang dan menyeluruh.

Selain integritas petugas, perbaikan sistem juga akan difokuskan pada aspek kesehatan jamaah haji. Dahnil menyebut bahwa laporan kesehatan yang tidak sesuai menjadi salah satu sorotan utama dari Pemerintah Arab Saudi.

"Keluhan dari pemerintah Saudi adalah banyak laporan kesehatan dari Indonesia yang tidak akurat. Maka kembali lagi, kuncinya ada pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas," katanya.