Platform Bijak Memantau Fasilitasi Publik Awasi Proses Legislasi di DPR

JAKARTA – Di tengah derasnya arus revisi undang-undang dan cepatnya dinamika legislasi yang kerap terjadi tanpa ruang dialog yang memadai. Masyarakat, terutama kelas menengah urban, merasa tertinggal, bingung, bahkan terputus dari arah kebijakan public kerena tidak adanya kesempatan.

Menjawab keresahan ini, platform Bijak Memantau (bijakmemantau.id) resmi diluncurkan pada 20 Mei 2025. Fasilitas ini sebagai ruang untuk membantu navigasi isu kebijakan, memantau proses legislasi, dan memperluas kanal partisipasi public dalam mengawal kerja dan keputusan DPR.

Sebagai kelanjutan dari inisiatif pendidikan politik Bijak Memilih pada Pemilu 2024, platform ini mendorong masyarakat untuk tetap terlibat setelah pemilu usai. Jika memilih wakil adalah langkah pertama, maka mengawal janji dan memastikan akuntabilitas adalah langkah berikutnya.

“Bijak Memantau hadir agar partisipasi politik publik tidak berhenti di bilik suara, tetapi berlanjut dalam keterlibatan yang sadar, kritis, dan berkelanjutan,” kata Andhyta Firselly Utami, CEO Think Policy dan perwakilan Sekretariat Bijak dalam acara peluncuran platform Bijak Memantau di Jakarta pada hari Selasa (20/5).

Ia menambahkan, kebijakan publik yang baik hanya bisa lahir dari ekosistem yang sehat dengan pemerintah yang responsif, masyarakat yang peduli, dan jembatan partisipasi yang bermakna di antara keduanya. Banyak orang muda dan kelas menengah ingin terlibat namun ruang partisipasi yang ada sering terbatas.

“Banyak orang muda dan kelas menengah sebenarnya ingin terlibat, tapi ruang partisipasi yang tersedia sering kali terbatas dan bersifat simbolik. Forum-forum formal seperti legislasi dan konsultasi publik belum sepenuhnya terbuka dan deliberatif, sementara ruang yang dibuka oleh masyarakat sipil cenderung lebih ekspresif tapi belum efektif pada hasil akhir kebijakan,” tuturnya.

 “Bijak Memantau hadir untuk menjawab tantangan ini dengan membuka akses, menyederhanakan isu, dan mendorong partisipasi yang lebih substansial,” tambahnya

Bijak Memantau memiliki tiga fitur utama yang dirancang untuk mudah diakses dan dipahami. Pertama memahami Isu menyajikan rangkuman delapan isu kebijakan prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, dilengkapi aktor, regulasi, dan konteks kelembagaan yang relevan. Materi disusun bersama para ahli dan knowledge partner dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi riset untuk memastikan isi yang akurat.

Kedua memantau kebijakan memberikan pembaruan terkini terkait perkembangan RUU yang masuk dalam Prolegnas maupun yang sedang menjadi sorotan publik. Ketiga memantau pada pejabat menghadirkan profil singkat anggota legislatif, posisi mereka terhadap isu tertentu, serta kanal komunikasi untuk menyampaikan aspirasi.

Tak berhenti di informasi, Bijak Memantau juga mendorong partisipasi lanjutan lewat Komunitas Bijak. Warga dapat mengikuti diskusi daring melalui Discord, Kelas Bijak, forum townhall, bahkan bergabung dalam advokasi bersama organisasi masyarakat sipil. Tujuannya untuk memperluas partisipasi dari opini menjadi aksi nyata.

Bukan Sekadar Penonton

Dalam sesi diskusi peluncuran platform Bijak Memantau, ekonom dan Menteri Keuangan RI periode 2013–2014, Chatib Basri turut menyampaikan pendapatnya. Ia  menekankan urgensi suara dari kelompok kelas menengah dalam menjaga arah kebijakan publik.

“Demokrasi sebetulnya adalah cara kita membatasi kebijakan negara. Dalam hal ini, peran masyarakat menjadi sangat penting. Salah satu inti cerita kelas menengah adalah bagaimana mereka bersuara dan memengaruhi kebijakan publik. Di sisi lain, kelas menengah juga sering disebut sebagai professional complainer atau certified complainer dan menurut saya itu justru baik, mereka bisa menjadi agent of change,” paparnya.

“Dulu perubahan selalu diasosiasikan dengan gerakan buruh. Tapi sekarang berbeda: dengan adanya media sosial, ada saluran untuk bersuara. Kita bisa lihat contohnya dalam peringatan darurat Agustus 2024 lalu, di mana kelas menengah memainkan peran penting. Tantangannya adalah bagaimana mereka mendapatkan informasi yang baik agar tahu apa yang perlu diperjuangkan. Di sini, Bijak Memantau punya peran penting dalam menyediakan konteks dan informasi yang akurat,” ungkapnya.

Salah satu sesi utama dalam acara ini adalah diskusi interaktif “Cara Baru Memantau DPR,” yang mempertemukan warga, anggota legislatif, dan perwakilan pemerintah dalam percakapan tentang kondisi demokrasi saat ini dan bagaimana platform seperti Bijak Memantau dapat memperkuat partisipasi publik.

Diskusi ini juga menghadirkan Okki Sutanto, pengamat dan pegiat sosial, serta perwakilan komunitas Bersama K-POPers sebagai representasi warga; Wakil Ketua BKSAP Bramantyo Suwondo, M. IR (F-PD) dari unsur DPR; serta Maharani Putri Samsu Wibowo dari Open Government Indonesia sebagai perwakilan pemerintah. Sesi ini menekankan pentingnya membangun dialog terbuka, setara, dan informatif antara konstituen dan pembuat kebijakan.

Dalam sesi tersebut, Bramantyo Suwondo, Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjembatani komunikasi serta memperkuat pemahaman politik di kalangan masyarakat.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan dari Bijak Memantau. Selamat dan sukses juga atas peluncuran platform barunya. Sebagai anggota DPR yang kini memasuki periode kedua, saya menyadari masih besarnya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap sistem politik. Kesenjangan ini perlu diisi, tidak hanya oleh para pelaku politik seperti anggota DPR dan pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat sipil. Kehadiran Bijak Memantau, menurut saya, dapat mengisi ruang pemahaman tersebut, dan hal ini perlu kita perkuat bersama,” ungkapnya.

Sebagai Wakil Ketua BKSAP, Bramantyo juga menyoroti bahwa semangat yang diusung oleh Bijak Memantau sejalan dengan prinsip keterbukaan yang didorong oleh Open Government Partnership (OGP), program yang turut diinisiasi oleh Panja Open Government-Parliament BKSAP. Ia menegaskan bahwa sinergi multipihak sangat krusial dalam membangun ruang dialog yang terbuka dan inklusif antara masyarakat dan para pembuat kebijakan.

Peluncuran platform ini juga merupakan bagian dari rangkaian Open Government Week 2025, yang didukung oleh Open Government Indonesia. Maharani Wibowo, Direktur Hubungan Luar Negeri, Bappenas dan juga selaku perwakilan dari Open Government Indonesia menyatakan, “Keterbukaan bukan sekadar prinsip pemerintahan, tetapi juga ekosistem yang perlu dirawat bersama. Keterlibatan publik hanya bisa tumbuh jika tersedia ruang yang aman, informatif, dan inklusif untuk bertanya, belajar, dan bertindak,” ujar Maharani.

“Inisiatif-inisiatif yang mendorong pemahaman dan partisipasi warga dalam proses kebijakan, termasuk melalui pendekatan digital, merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi yang terbuka,” ujar Maharani.