Berani Bersikap, Warga Tiongkok Menolak Mobilisasi Sipil Jika Perang Pecah

BEIJING - Situasi persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok semakin meruncing dengan perang tarif yang dilancarkan Presiden AS Donald Trump. Keadaan itu meningkatkan ketegangan yang sudah mencuat tentang rencana Tiongkok untuk menguasai Taiwan.

Presiden Xi Jinping sendiri belum lama ini telah menegaskan akan kembali merebut pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu dengan semua cara. 

Baru-baru ini sebuah survey dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat jika mobilisasi sipil dilakukan untuk menghadapi peperangan. Tanggapannya beragam namun secara umum menunjukkan masyarakat Tiongkok apatis jika keluarga mereka harus dikorbankan sementara selama ini telah banyak menanggung beban kehidupan. 

Dikutip dari akun You Tube, China Observer, kebanyakan dari  mereka mengaku tidak mendukung jika putra mereka harus dikirim ke garis depan pertempuran. 

"Kami tidak mendukungnya. Karena beban yang diberikan masyarakat kepada kita terlalu banyak—pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, semua aspek kehidupan," kata seorang kakek jika cucunya yang ditugaskan. 

"Mengapa banyak pemimpin yang mengirim anak-anak mereka ke luar negeri? Apakah Tiongkok kurang baik?" tambahnya. 

Sementara pria lain berusia 60 tahun, mengatakan, mengapa putra mereka yang harus dikirim ke peperangan. 

"Siapa pun yang punya uang harus pergi. Pegawai pemerintah, pemimpin negara, dan pejabatlah yang harus melakukannya. Mereka telah mendapatkan banyak hal," ujar dia. 

Warga juga ditanya tanggaannya soal banyaknya generasi muda yang sulit mendapatkan pekerjaan, terutama lulusan perguruan tinggi. 

"Tidak ada yang dapat kita lakukan, mereka kuliah tidak ada hasilnya. Bagimana mereka bisa bersaing dengan anak-anak para elit yang bisa mendapat secarik surat rekomendasi untuk menyelesaikan semuanya? "

"Bagi orang awam, mereka bisa bekerja mati-matian tapi tetap tidak mendapat hasil apa-apa," katanya. 

Patriotisme lanjutnya, memiliki arti jika negara mencintai rakyat maka mereka akab membalas dengan hal yang sama. 

"Kalau negara tidak mencintai, kami juga tidak akan mencintainya. Sesederhana itu."

Kebanyakan dari orang-orang yang diwawancara mengajukan pertanyaan beragam terkait perbedaan perlakuan. Mereka bertanya apakah ada perbedaan soal tugas maju ke medan perang antara warga biasa dengan orang yang datang dari kalangan menengah ke atas, atau orang dari desa dengan dari kota besar. 

"Apakah ada beda perlakuan antara petani biasa dengan orang yang menjadi anggota partai (Partai Komunis Tiogkok)?"

Menurut narasi yang saluran tersebut, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, masyarakat semakin berani mengungkapkan aspirasi mereka. 

Warga juga bertanya apakah ada perbedaan dalam layanan pemakaman jika mereka sampai kehilangan nyawa di medan perang. 

"Atau jika kami mati, apakah anak-anak kami bisa diterima di sekolah di kota? Apakah anak-anak kami bisa diterima di perguruan tinggi seperti anak-anak dari Beijing?" Jika itu semua terjawab dengan baik, saya akan menjadi yang pertama mendaftar untuk maju perang," kata warga. 

Mereka mengatakan, jika perang terjadi, tanah rakyat dimiliki oleh negara, dan pabrik-pabrik dimiliki oleh pemiliknya masing-masing. 

"Kita harus memiliki tiket untuk pergi ke kuil, lalu tolong beri kami alasan untuk apa kami membelanya sesuatu yang bukan milik kami," ujar mereka.