Dorong Ekonomi Tumbuh 8 Persen, ISNU Usul Badan Penerimaan Negara

Jumat, 16 Mei 2025, 00:30 WIB

Jakarta - Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dengan mendorong sinergisitas lintas sektor dan pembentukan Badan Penerimaan Negara.

"Jadi ISNU saya kira sangat aware dan concern untuk bagaimana Badan Penerimaan Negara terbentuk sebagai bagian untuk mencapai growth 8 persen itu," kata Ketua PP ISNU Bidang Investasi Herry Haryanto Azumi ditemui seusai ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs di Jakarta, Kamis (15/5).

Ket. Foto: Ketua PP ISNU Bidang Investasi Herry Haryanto Azumi menjawab pertanyaan awak media ditemui seusai ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs di Jakarta, Kamis (15/5). — Sumber: Antara

Ia menegaskan pentingnya peran semua elemen bangsa dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang ditetapkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

PP ISNU menilai target tersebut dapat dicapai apabila seluruh sektor, mulai dari pengusaha, birokrasi, hingga aparat penegak hukum, bersinergi dalam satu mata rantai pembangunan ekonomi yang terintegrasi dan efisien.

"ISNU merasa harus terlibat di dalam upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan tersebut. Karena seluruh elemen bangsa dan negara harus terlibat. Tidak hanya ISNU, tentunya semua elemen yang lain," tuturnya.

Menurut ISNU, langkah konkret seperti meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan harus menjadi bagian utama dari strategi nasional dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.

PP ISNU mengusulkan agar pembentukan Badan Penerimaan Negara segera direalisasikan guna menyatukan berbagai sumber penerimaan dalam satu sistem yang efektif, transparan, dan mendukung daya saing ekonomi.

Organisasi ini juga menekankan bahwa Indonesia tidak boleh lagi terjebak pada wacana atau diskursus panjang, namun harus segera bergerak ke arah aksi nyata dan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi yang terukur.

PP ISNU menyarankan agar kebijakan ke depan harus berpijak pada rencana strategis yang kuat dan diikuti oleh tindakan nyata, bukan sekadar retorika atau rencana tanpa pelaksanaan di lapangan.

"Kita tidak bisa hanya sekedar diskursus, wacana. Kita harus action. Jadi saya kira harus berpijak pada satu perencanaan yang berujung pada action," bebernya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, PP ISNU telah beberapa kali memfasilitasi dialog antara investor dan pelaku ekonomi guna membangun kepercayaan serta menjembatani kepentingan antara kapital dan kekuatan kerja nasional.

PP ISNU meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai melalui integrasi antara modal, pelaku industri, serta sektor produktif lain yang saling memperkuat dalam kerangka pembangunan nasional.

"Jadi saya kira ini kombinasi dari integrasi kapital dengan working force, kapital dengan industri, kapital dengan para pengusaha yang memang menjadi bagian dari sistem untuk meningkatkan pertumbuhan menjadi 8 persen itu," kata Herry.

PP ISNU menggelar Forum on Investment, Trade and Global Affairs sebagai upaya membangun kesadaran strategis dalam menjalin kerjasama global serta meraih peluang ekonomi dari perubahan tatanan dunia.

Forum itu mempertemukan para cendekiawan, pemikir kebijakan luar negeri, hingga pelaku usaha lintas negara dalam panggung diskusi terbuka lintas sektor.

Redaktur: Andreas Tanjung

Penulis: Antara

Berita Terbaru

Apakah Rambut Botak Bisa Tumbuh Lagi? Kenali Tandanya

Sukhoi TNI AU Tergelincir di Lanud Hasanuddin Hingga Area Rumput Dekat Jalan Makassar-Maros

LRT Jakarta Pasang Tarif Promo Rp5.000! Rute Velodrome-Manggarai Siap Diresmikan

Cetak Sejarah di Paris! AG.AL Juara Club Champion EWC 2026, Kantongi Hadiah Rp110 Miliar

Paket Pernikahan Elegan di Pusat Jakarta! Mangkuluhur ARTOTEL Suites Buka Harga Mulai Rp25 Juta

Agrowisata Petik Anggur Kini Jadi Tren Wisata Baru di Kepulauan Riau

Mendagri: Korban Gempa NTT Bisa Cetak Ulang Dokumen KTP, KK, hingga BPKB Secara Gratis

BMKG: 6.409 Gempa Bumi Susulan Guncang Flores

DPR Dorong Pemerintah Buka Potensi Wajib Pajak Baru

KPK Tekankan Pentingnya Penguatan Integritas Kampus usai OTT di Unsoed

Kemenbud Fokus Pulihkan Warisan Budaya dari Desa Adat Sade Pasca Kebakaran 

Ada Apa dengan Rekening Dana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu? Polda Metro Jaya Jelaskan

Heboh Rekening Aktivis Pati Diduga Diblokir, DPR Buka Suara dan Hubungi Bank

Parkir Rp60.000 per Jam Bikin Geger, Ini Respons Pramono

Udara Jakarta Terancam Polusi, Pramono Minta Masyarakat Hentikan Kebiasaan Bakar Sampah

Karhutla Makin Serius! Kemenhub Terbitkan 35 Izin Pesawat Asing Bantu Atasi Kebakaran

Bukan Sekadar Diskon! Subsidi Motor Listrik Disebut Bisa Pacu Industri Nasional

Gerak Cepat Atasi Karhutla! Operasi Modifikasi Cuaca Berlanjut, BMKG Kini Bergerak ke Berau

Nasib 193 Pedagang Ikan Kramat Jati Terungkap, Bakal Dipindah ke Lokbin

Bukan Sekadar Kebakaran! Presiden Minta Usut Dugaan Koneksi Pembakar Lahan dan Korporasi

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.