Rencana Pemerintah Bangun Kampung Haji di Arab Saudi, Pakar Ekonomi: Bisa Jadi Pemborosan

JAKARTA - Rencana pemerintah membangun kampung haji di Arab Saudi untuk meningkatkan pelayanan terhadap jemaah haji menuat konroversi. Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair), Rossanto Dwi Handoyo, mengingatkan pemerintah bahwa investasi di sektor non komersial luar negeri seperti pelayanan haji perlu dilihat secara hati-hati.

"Karakteristiknya sangat musiman. Kalau kita investasi di luar negeri tapi digunakan hanya setahun sekali, ya itu lebih banyak pemborosannya," ujar Rossanto, dikutip dari laman resmi Unair, Kamis (15/5).

Dia menyebut, jumlah jemaah haji asal Indonesia mencapai sekitar 220 ribu orang per tahun. Meski demikian, pemanfaatan aset seperti akomodasi atau hotel dalam Kampung Haji hanya akan terjadi dalam rentang waktu singkat, yakni 1–2 bulan selama musim haji.

Rossanto menambahkan, memang infrastruktur tersebut bisa digunakan juga untuk Umroh. Meski begitu, harga tanah di sekitar kedua masjid sangat tinggi dan sebagian besar telah dikuasai oleh jaringan hotel internasional berskala besar.

"Kalau setelah musim haji kita sewakan untuk umroh, itu bisa jadi opsi yang menarik. Tapi lokasi harus diperhatikan, karena jemaah umumnya ingin berada dekat dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Maksimal 5 kilometer dari sana masih tergolong fisibel," jelasnya.

Dia menyarankan, agar proyek ini tidak semata-mata mengandalkan APBN. Dia mendorong pelibatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan skema kerja sama seperti joint venture dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih berkelanjutan dan efisien. 

"Selama ini BPKH kan investasinya lewat sukuk, atau instrumen syariah lain. Ini bisa diarahkan untuk pengelolaan proyek ini," katanya.

Rossanto juga mengingatkan pentingnya kalkulasi yang matang sebelum memulai proyek berskala besar ini. Menurutnya, usulan Kampung Haji Indonesia memang mencerminkan ambisi diplomasi layanan publik dalam skala internasional.

"Namun, agar tidak berubah menjadi beban fiskal jangka panjang, pengelolaannya membutuhkan pendekatan bisnis yang rasional, berbasis syariah, dan tepat sasaran," terangnya.