Produksi Naik Tajam, Impor Pangan Harus Dihentikan? Ini Sinyal Tegasnya

JAKARTA - Pemerintah menyebutkan terjadi surplus produksi beras sejumlah 3,3 juta ton. Ironisnya, capaian tersebut masih disangsikan realitanya di lapangan.

Angka surplus tersebut harus dikonkretkan dengan tidak mengimpor beras tahun ini. Jangan sampai pada akhir tahuntiba tiba ada impor.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan, apabila produksi meningkat maka kebijakan pendukung harus disiapkan, termasuk menghentikan impor pangan. Sebab, impor tersebut bisa menggerus cadangan devisa dan menganggu pertumbunan ekonomi.

Produksi, terangnya, harus terus ditingkatkan sebab setiap orang butuh makan jadi lebih baik berlebih produksi pangan, kelebihan produksi bisa diekspor. Prospeknya bagus karena setiap orang butuh makan setiap hari. "Jangan menggantungkan nasib (perut) kita ke negara lain," tandasnya kepada Koran Jakarta, Kamis (8/5).

Esther menegaskan pangan sangat penting sehingga perlu menjaga stabilitas harga pangan karena rakyat lapar maka potensi krisis tidak hanya terjadi instabilitas ekonomi tapi juga instabilitas politik

Untuk bisa mendorong produksi pangan, lanjutnya, dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi. Artinya tidak hanya kementerian pertanian yang bertanggung jawab melainkan juga kementerian lain seperti Kementerian Keuangan untuk memberi insentif fiskal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk penyiapan infrastruktur.

Dijelaskannya, momentum kunjungan dan kerja sama dengan Bill Gates ujarnya harus dimanfaatkan untuk mendorong produksi pangan domestik. Kerja sama itu meliputi, riset dan pengembangan, pembangunan infrastruktur pertanian, pembiayaan yang murah agar petani lebih mudah mengakses modal, dan pengembangan pemasaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 mencapai 4,87 persen yang dihitung berdasarkan tahunan atau year-on-year (yoy). Pertumbuhan ini di antaranya ditopang oleh kenaikan produksi dan juga stabilitas harga bahan pokok terutama selama bulan puasa dan Idul Fitri 2025.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga baik sebelum Puasa maupun pasca-Lebaran 2025. Menurut Arief, salah satu kebijakannya adalah menugasi Perum Bulog dalam melakukan penyerapan gabah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yaitu sebesar 6.500 rupiah per kilogram (kg).

Intervensi Pemerintah

Arief mengatakan, intervensi pemerintah sebagai bentuk penyaluran stok Cadangan Pangan Pemerintah, melalui Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP terbukti telah memberi kontribusi pada ketahanan ekonomi bangsa. Selain itu, Bapanas juga sebelumnya melakukan intervensi melalui bantuan pangan pemerintah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

Ditambahkan Arief, Bapanas juga selalu updating neraca pangan pokok strategis. Untuk produksi versus konsumsi beras, sesuai forecast Januari hingga Juni nanti, diperkirakan surplus 3,33 juta ton. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, surplusnya meningkat 128,08 persen atau bertambah 1,87 juta ton dari surplus 2024 yang 1,46 juta ton.

Arief juga mengungkapkan stabilitas dan terjaganya pasokan pangan membuat harga dan inflasi semakin terkendali. Dampak lainya adalah pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.

Terpisah, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa harga yang stabil sebagain besar ditopang oleh serapan beras yang baik. Selain itu, stabilitas juga ditopang dengan permintaan domestik yang cukup meningkat seperti pada komoditas daging dan telur.

Amalia menambahkan seluruh aktivitas penggiling padi dan juga penyosohan gabah yang dilakukan pengusaha dan petani semakin kuat. Hal ini telah memiliki dampak besar terhadap Cadangan Beras Pemerintah yang hari ini mencapai lebih dari 3,5 juta ton.