Vasektomi Jadi Syarat Bansos Dinilai Diskriminatif

Wacana Gubernur Jawa Barat agar vasektomi jadi persyaratan menerima bansos dinilai kurang tepat karena sangat diskriminatif.

JAKARTA - Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menilai vasektomi sebagai persyaratan menerima bansos kurang tepat karena sangat diskriminatif. Menurut Wisnu, jika diterapkan, justru berisiko menimbulkan ketidakadilan sosial sementara masih banyak alternatif cara lain yang dapat ditempuh untuk mengurangi kemiskinan.

“Banyak alternatif lain, anak lebih sedikit memang akan mengurangi kemiskinan karena pembagi resource rumah tangga berkurang,” ujar Wisnu, dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (6/5).

Dia pun menerangkan bahwa kelompok keluarga miskin cenderung memiliki anggota rumah tangga lebih banyak dibanding kelas menengah atas. Meski begitu, menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bansos adalah kebijakan yang terlalu ekstrem, berisiko sosial, bahkan menimbulkan kesan pemaksaan terhadap kelompok rentan.

“Niatnya mau membantu, tapi malah jadi eksklusivitas dalam sistem bantuan sosial. Padahal seharusnya kebijakannya inklusif dan berkeadilan,” ungkap dia.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya berencana menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos). Wacana ini tentu menuai banyak sorotan tajam dari berbagai kalangan.

“Jadi ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius,” kata Dedi Mulyadi pada 28 April lalu.

“Jadi seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga,” imbuh Gubernur Jawa Barat itu.

Risiko “Moral Hazard”

Wisnu menuturkan, jika kebijakan ini diimplementasikan, narasi yang akan berkembang menjadi diskriminatif dan koersif (paksaan) kontrasepsi. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap program bansos dan program pemerintah lainnya ke depan.

“Kemungkinan potensi risiko moral hazard jika bansos dijadikan alat untuk memaksakan keputusan medis tertentu. Akan muncul praktik ilegal seperti surat vasektomi palsu atau klinik gelap,” ucap Wisnu.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa usulan vasektomi sebagai syarat bansos harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Menurut dia, jangan sampai syarat menerima bansos memberatkan.

“Jadi tidak bisa kita seenaknya, atau tidak bisa kita memberikan bansos dengan syarat-syarat yang memberatkan,” tutur dia.

Gus Ipul lalu menambahkan bahwa bila usulan tersebut ingin direalisasikan harus ada kajian terlebih dulu. Dia menyebut pun sejumlah tokoh agama menolak usulan vasektomi dijadikan sebagai syarat menerima bansos.

“Sebagai sebuah ide ya dihormati. Membuat aturan kan harus ada pendalaman. Menurut saya itu baru sebatas ide, belum mempertimbangkan berbagai hal,” ucap dia. ruf/Ant/I-1