Diplomasi Buntu, Perbatasan Memanas: Konflik India-Pakistan di Kashmir Semakin Mengkhawatirkan

SRINAGAR - Ketegangan antara India dan Pakistan kembali mencapai titik didih, dipicu oleh insiden pembantaian wisatawan di wilayah Kashmir yang disengketakan.

India menuding seorang pelaku pembantaian memiliki kewarganegaraan Pakistan, yang sontak memicu serangkaian kebijakan diplomatik balasan dari kedua negara.

Kashmir, wilayah yang sebagian besar (sekitar dua pertiga) dikuasai India, dan sementara sepertiganya lagi dikelola Pakistan, kembali menjadi pusat konflik. Pasca tragedi pembantaian yang menewaskan puluhan wisatawan, India dan Pakistan saling melancarkan langkah-langkah yang memperburuk hubungan bilateral yang sudah lama renggang.

Kontak senjata dilaporkan terjadi di perbatasan Kashmir dalam beberapa hari terakhir, dan kedua negara mengambil langkah drastis dengan menutup perbatasan, serta meminta warga negara masing-masing untuk meninggalkan wilayah mereka.

Pakistan mengambil langkah lebih jauh dengan mengumumkan penghentian Perjanjian Simla 1972 hingga India menghentikan semua tuduhan terkait "terorisme di Pakistan." Perjanjian Simla, yang ditandatangani pasca perang 1971, merupakan kerangka kerja penting untuk hubungan damai dan menetapkan Garis Kontrol (Line of Control/LoC) di Kashmir.

Eskalasi konflik juga merambah wilayah udara. Pakistan menutup wilayah udaranya untuk semua penerbangan India sejak 24 April 2025. Tak lama berselang, India kemudian mengambil tindakan serupa pada Rabu malam, dengan larangan yang dijadwalkan berlaku hingga 23 Mei 2025.

Pemberitahuan yang dikeluarkan untuk operator penerbangan menyatakan bahwa wilayah udara India tidak dapat diakses oleh pesawat Pakistan yang terdaftar maupun disewa, termasuk penerbangan militer.

Perdana Menteri India Narendra Modi merespons situasi ini dengan memberikan kebebasan operasional penuh kepada pihak militer untuk menanggapi apa yang disebutnya sebagai "serangan Pakistan."

Keputusan ini diambil dalam pertemuan tertutup pada Selasa (29/4), mengindikasikan potensi respons militer yang lebih tegas dari India.

Sementara itu, pemerintah Pakistan dengan tegas membantah keterlibatan dalam penembakan yang menewaskan 26 wisatawan India dan Nepal di Kashmir. Mereka berjanji akan menanggapi setiap tindakan agresi dengan respons yang "tegas."

Sebagai langkah antisipasi di wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan, pihak berwenang meliburkan lebih dari 1.000 madrasah pada Kamis (1/5/2025), menyusul kekhawatiran akan kemungkinan aksi militer balasan dari India.

"Kami mengumumkan seluruh madrasah di Kashmir libur 10 hari," ujar kepala departemen urusan agama setempat, Hafiz Nazeer Ahmed, seperti dikutip dari AFP. Sumber kementerian setempat mengungkapkan bahwa keputusan meliburkan sekolah diambil karena meningkatnya ketegangan di perbatasan dan potensi konflik bersenjata.