Darurat TPA Sampah, Bagian dari Bencana Ekologis

Oleh karena itu, Kaukus LH Bekasi Raya, AMPHBIBI, APPI, KPNas, Prabu PL, KPBS, FJPL, dll mendeklarasikan gerakan pilah sampah mulai dari sumber menuju Indonesia. Sejumlah lembaga dan komunitas mendorong dan bergiat/aksi memilah sampah di sumber dan diolah untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPST/TPA.  

TPA Burangkeng Pasca-Disegel

Berkaitan dengan kasus pencemaran dan penyegelan TPA Burangkeng oleh Menteri LH/Kepala BPLH awal Desember 2024. Dalam forum silaturami ekologi tersebut, Charsa Hamdani Ketua Prabu PL mengungkapkan berbagai persoalan lingkungan pasca penyegelan TPA Burangkeng.

“Masalahnya belum selesai adalah air lindi TPA langsung mengalir ke kali alam. Padahal, ada pimpinannya punya wenanang, selama 2 tahun lebih, lindinya langsung mengalir ke kali. Itu suatu kezholiman, dari situ aja suatu kezholiman pemerintah. Kepala Dinas LH Kab Bekasi sudah ditersangkaan, tetapi masih bergerak pencintraan”, ujarnya. 

Ia menuntut adanya penegakkan hukum serius terhadap Kepala Dinas LH Kabupaten Bekasi Donny Sirait, karena terpidana harus diserius, dan mestinya diganti pejabat baru. Kasusnya berkaitan dengan pencemaran air. Sebulan yang lalu Donny Sirait telah ditetapkan sebagai tersangka pencemaran air oleh Gakkum KLH.  

Persoalan lain, masih minimnya kompensasi sampah. Sedangkan di Burangkeng baru 2.000 KK. Itu pun uang bau yang didapatkan warga tidak jelas, kadang 9 bulan, kadang 6 bulan, sampai rekening terblokir. 

“Saya minta semua warga Burangkeng dapat kompensasi uang bau. Sekarang besaran kompensasi hanya Rp 100.000/KK/bln. Kompensasi masih ngambang. Mestinya, semua dapat, sekarang jumlahnya 17.000 KK atau 45.000 jiwa. Semua minta kompensasi”, tegasnya.

“Yang paling Kadis LH Kabupaten Bekasi yang sudah di-tersangkaan segara ditahan, dan diganti, karena statusnya sudah terpidana”, pungkasnya.