Bantu Petani Jagung NTB, Pemerintah Pastikan Kelancaran Mobilisasi Stok ke Pulau Jawa

JAKARTA – Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Percepatan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional/NFA pada Selasa lalu (15/4), pemerintah kembali menguatkan strategi mobilisasi stok jagung di daerah yang mengalami surplus produksi, terutama dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam mengatasi fluktuasi harga jagung pipilan kering di tingkat petani, pemerintah tengah mengupayakan eskalasi penyerapan oleh Perum Bulog. Di samping itu, didorong pula andil private sector, khususnya bagi pelaku usaha perunggasan yang sangat membutuhkan jagung sebagai pakan.

"Jadi kalau kita melihat perkembangan rencana panen raya jagung di NTB, kemungkinan sampai minggu ketiga April atau akhir April sampai Mei nanti. Nah ini perlu diantisipasi. Salah satu yang perlu diperkuat adalah jaringan transportasi lautnya, dalam bagaimana mobilisasi jagung dari NTB ke luar NTB," ucap Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa dalam Rapat Koordinasi Distribusi Jagung yang digelar secara daring pada Sabtu (19/4/).

"Jangan sampai begitu ada panen raya besar, kemudian mandek di pelabuhan. Mudah-mudahan mobilisasi jagung dari NTB ke luar NTB bisa berjalan dengan baik. Nah dengan tol laut mesti juga mendukung hasil panen, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh petani. Ini yang kita pastikan bersama pemerintah daerah dan pengelola pelabuhan hari ini," lanjutnya.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), total luas panen jagung pipilan di NTB Januari-Mei 2025 dapat mencapai 105,2 ribu hektare. Ini mengalami peningkatan 14 persen dibandingkan luas panen di periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di luasan 92,3 ribu hektare. NTB pun berada di urutan ketiga sebagai daerah produsen jagung nasional.

Dari total luasan panen jagung di NTB tersebut, estimasi produksi jagung pipilan kering kadar air 28 persen dalam periode Januari-Mei 2025 dapat mencapai 1,004 juta ton. Sementara proyeksi produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen berada di 742,9 ribu ton. 

"Target serapan jagung untuk CJP khusus wilayah NTB oleh Bulog itu berada di angka 78 ribu ton, sehingga sangat diperlukan peran yang lebih besar dari swasta untuk melakukan penyerapan dan mobilisasi hasil produksi jagung keluar wilayah NTB, seperti ke Jawa Timur yang memang di sana banyak pelaku usaha unggas. Ini yang pemerintah terus upayakan," terang Deputi Ketut.

"Kita apresiasi juga gerak cepat Gubernur NTB bersama seluruh Kepala Daerah yang telah menyatukan langkah dalam mengedukasi petani jagung agar tidak panen sebelum umur 115 hari. Lalu juga membantu identifikasi gudang yang dapat digunakan Bulog dan berkomitmen memperlancar kelancaran jalur transportasi di 4 pelabuhan di Pulau Sumbawa dan 3 di Pulau Lombok. Ini luar biasa," imbuh Ketut.

Dalam pantauan di Panel Harga Pangan NFA, per 18 April 2025, rerata harga jagung pipilan kering di tingkat produsen pada Provinsi NTB berada di Rp 4.222 per kilogram (kg). Kabupaten/kota NTB yang mengalami rerata harga terendah adalah Bima dengan Rp 4.000 per kg, diikuti Dompu Rp 4.200 per kg, Lombok Timur Rp 4.400, dan Sumbawa Rp 4.467 per kg.

Waktu Bongkar Muat

Di forum yang sama, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani memastikan PT Pelindo siap mempercepat waktu bongkar muat pengiriman jagung NTB. Dengan itu, pemerintah memastikan senantiasa mendukung petani jagung lokal.

"Beberapa update yang sudah dilaksanakan antara lain pelabuhan yang dikelola Pelindo siap untuk mempercepat waktu bongkar muat. Ada juga catatan terkait packaging, bahwa perlu adanya gudang antara sebelum masuk ke pelabuhan, sehingga saat jagung sampai ke pelabuhan, dokumennya sudah clean and clear, jadi tidak ada reject," ungkapnya.

Hal ini untuk mengatasi kendala yang sempat terjadi sebelumnya di beberapa pelabuhan NTB berupa antrean pengiriman yang cukup panjang. Tentunya dengan komitmen dari pemerintah daerah dan Pelindo dapat dipastikan kendala tersebut dapat teratasi 

"Perlu dilakukan percepatan distribusi jagung dari NTB keluar. Kemudian mengefisienkan biaya distribusi agar harga jagung tetap memberikan keuntungan bagi petani dan dapat dibeli oleh para pelaku usaha di Pulau Jawa untuk digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. Kemudian Bulog juga punya CJP," sambungnya.

Direktur Rachmi juga menjelaskan terkait rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penyerapan produksi jagung dalam negeri saat ini telah sampai di Kementerian Sekretariat Negara untuk proses pengesahan ke Presiden Republik Indonesia. Nantinya dengan terbitnya Inpres tersebut tentu dapat menjadi pemantik daya serap dan penegas komitmen pemerintah dalam mendukung petani jagung dalam negeri.