BNPB Matangkan Rencana Aksi Penanganan Darurat Karhutla di Riau

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mematangkan rencana aksi pencegahan dan penanganan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat pada musim kemarau tahun ini, dengan prioritas penanganan awal di Provinsi Riau.

Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (16/4), mengatakan Riau menjadi salah satu provinsi prioritas karena telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla, sekaligus sebagai sinyal untuk segera memberikan dukungan sumber daya, baik personel, peralatan maupun pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah setempat.

“Puncak musim kemarau diprediksi mulai bulan Juni. Jadi betul, saat ini sudah mulai rapat koordinasi dan akan menggelar apel kesiapsiagaan pada akhir April nanti,” kata dia.

Langkah kesiapan dilakukan melalui rapat koordinasi secara hybrid antara perwakilan kementerian/lembaga dengan Pemerintah Provinsi Riau yang digelar di Graha BNPB, Jakarta.

Rapat ini juga menjadi bagian dari Desk Koordinasi Penanganan Karhutla yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BNPB dalam hal ini menyiapkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mendukung pembasahan lahan gambut dan pengisian embung guna mencegah potensi kebakaran.

Menurut Suharyanto, peluang pertumbuhan awan hujan di wilayah Riau pada April masih cukup tinggi untuk mendukung pelaksanaan OMC.

“Gubernur Riau sudah bersurat, dan saya sudah perintahkan untuk segera melaksanakan OMC,” kata dia.

Kepala BNPB menilai bahwa OMC terbukti efektif dalam penanganan bencana, seperti saat banjir di wilayah Jabodetabek pada Maret lalu. Pola kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan diterapkan kembali, dengan pelaksanaan OMC siang hari oleh daerah dan malam hari oleh BNPB.

Selain itu, BNPB juga akan menempatkan satu unit helikopter patroli dan tiga unit helikopter water bombing untuk mendukung penanganan karhutla di Riau.

Menurut dia, langkah antisipatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan potensi bencana karhutla, yang kerap berdampak luas pada lingkungan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

“Pelaksanaan OMC pagi dan malam hari ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan saat itu. Sehingga 24 jam daerah-daerah yang dikhawatirkan akan terlindungi,” kata Suharyanto menegaskan. Ant