Penggunaan Produk Dalam Negeri Jadi Prioritas Wagub Rano Karno dan Jajarannya

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno menginstruksikan seluruh jajaran atau perangkat daerah agar memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri (PDN) untuk mendukung industri nasional.

"Kepada seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan produk dalam negeri dengan target minimal 80 persen dalam belanja barang jasa," kata Rano saat membuka "Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Batch XXI Tahun 2025" di Balai Kota Jakarta, Senin(14/4).

Dia juga menginstruksikan inspektorat agar memperkuat pengawasan dan audit pengadaan, sehingga belanja pemerintah lebih berkualitas dan memprioritaskan pada produk dalam negeri.

Kemudian, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPJ) DKI Jakarta juga memastikan agar proses pengadaan barang dan jasa terbuka adil, bersaing, transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta juga diminta untuk terus mendorong percepatan realisasi investasi baru di Jakarta.

Instruksi pun dia sampaikan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta agar terus memimpin operasi pelaksanaan Program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Jakarta.

Salah satu upaya mempercepat realisasi program P3DN, kata Rano, yakni melalui perhelatan temu bisnis terjadwal (business matching).

"Harapannya, tidak hanya berdampak pada peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada pemuatan ekosistem UMKM, IKM serta industri lokal Jakarta yang pada akhirnya memperkuat daya tahan ekonomi nasional," jelas Rano.

Adapun mulai Senin ini hingga 17 April 2025, Pemprov DKI mengadakan "Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) ke-21".

Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta dan tujuh UMKM binaan Jakarta Entrepreneur, yang telah menjadi penyedia layanan konsumsi di platform e-Order untuk kebutuhan makanan dan kudapan rapat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan "Business Matching" diadakan untuk mempertemukan kebutuhan pengadaan barang jasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan penyedia jasa barang produksi dalam negeri.

Sehingga, dapat mengurangi ketergantungan atas penggunaan produk impor secara bertahap dan memberikan fasilitasi promosi bagi produk dalam negeri bersertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.

Tujuan lainnya, mendorong peningkatan ekonomi kerakyatan, rasa cinta produk dalam negeri, dan meningkatkan kesadaran merek, serta kebanggaan masyarakat akan produk buatan negerinya sendiri.

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno usai membuka Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Batch XXI Tahun 2025 di Grha Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/42025). ANTARA