Libur Panjang, Tapi Sepi? PHRI Prediksi Pergerakan Wisatawan Menyusut di Lebaran 2025

JAKARTA - Penurunan tren wisata saat Lebaran 2025 bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kebijakan.

Masyarakat mungkin lebih memilih liburan hemat atau dekat rumah, dibanding wisata ke destinasi jauh. Munculnya tren wisata religi atau silaturahmi keluarga bisa menggantikan liburan komersial.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memprediksi tren pergerakan wisatawan saat periode libur Lebaran di tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

"Kita sedang melakukan survei juga untuk ini, tapi secara ringkas kalau kita dengarkan dari beberapa katakan para PHRI dari daerah, trennya itu menurun yang pasti, jika dibandingkan tahun 2024. Kemudian lama daripada peningkatan okupansi, jumlah hari peningkatan okupansi itu pendek, cuma tiga atau empat hari habis itu okupansinya langsung di-drop drastis, misalnya dari angka 80 persen atau 90 persen itu bisa di-drop drastis ke 20 persen sekarang rata-rata bahkan ada yang di bawah itu," kata Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran saat dihubungi ANTARA melalui telepon dari Jakarta, Jumat (11/4).

Yusran menyatakan tren penurunan itu dapat dilihat dari persentase penggunaan seluruh moda transportasi yang sudah diakui pemerintah turun menjadi 30 persen.

Tren penurunan juga terjadi pada sisi akomodasi seperti hotel dan restoran yang disebabkan oleh adanya penurunan daya beli masyarakat. Fenomena tersebut sangat disayangkan karena biasanya masyarakat berupaya sebisa mungkin untuk dapat mudik ke kampung halaman.

"Kalau kita bicara daya beli terganggu kita perhatikan memang situasi ekonominya tidak bagus. Banyak kayak PHK, terus masalah dinamika, kebijakan dalam negeri yang juga masih belum kondusif," ucap dia.

Penyebab lain yang ia soroti yakni adanya permasalahan pinjaman online (pinjol) yang kasusnya semakin meningkat. Pinjol menurutnya semakin membuktikan bahwa situasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan memicu sebagian masyarakat memilih untuk tidak ikut mudik.

Yusran melanjutkan memang ada beberapa daerah yang tingkat okupansinya melonjak, namun tren itu tidak akan bertahan lama meski periode libur Lebaran kali ini cukup panjang. Misalnya seperti area Pulau Jawa yang mencakup Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, juga Bali serta Sumatera Barat yang mengalami pergerakan wisatawan lintas provinsinya cukup tinggi.

"Permasalahan kita bahwa tingkat okupansi yang diharapkan itu memang bisa berlangsung lama, tapi karena kita mengalami low season yang parah sekali waktu bulan puasa, ternyata targetnya juga enggak tercapai dan yang paling penting lagi setelah lonjakan tersebut turunnya juga langsung drastis ke bawah," kata Yusran.

Selain sedang melakukan survei, PHRI dalam mengatasi hal tersebut sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pariwisata. Namun, adanya efisiensi anggaran membuat kementerian dan lembaga mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan hotel dan restoran seperti biasanya.

Padahal menurutnya, kegiatan pemerintah dapat menjadi pemasukan yang cukup besar bagi beberapa daerah yang tidak memiliki banyak destinasi wisata seperti Makassar.

PHRI pun sudah bersurat kepada Menteri Keuangan hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mendiskusikan masalah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Yusran berharap pemerintah dapat mendorong investor untuk membangun sarana akomodasi di sekitar destinasi wisata, seperti periode sebelumnya melalui diperkenalkannya lima Destinasi Super Prioritas (DSP).

Sektor akomodasi juga akan tumbuh apabila pemerintah banyak menyelenggarakan acara seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua.

"Kita sepakat dengan efisiensi tapi efisiensinya harus juga dilakukan hati-hati agar tidak terdampak terhadap keberlangsungan dari akomodasi itu sendiri. Bukan kita berarti tidak mau inovatif untuk mencari pasar baru, tapi untuk jangka pendek tentu harus ada hal yang mesti, yang bisa menyelesaikan itu adalah pemerintah itu sendiri," kata dia.

Yusran turut menekankan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk membenahi sektor pariwisata Indonesia baik dari sisi regulasi, investasi maupun penguatan peran pariwisata bagi perekonomian nasional.