Aceh Barat Genjot Literasi Masyarakat, 237 Desa Danai Perpustakaan

MEULABOH - Perpustakaan desa bisa sangat efektif meningkatkan literasi baca jika tidak hanya menyediakan buku, tapi juga dikelola aktif, melibatkan masyarakat, dan menghadirkan program-program menarik.

Program literasi akan lebih berhasil kalau ada kolaborasi antara pemerintah desa, sekolah, dan warga.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh memastikan 237 desa atau gampong dari total 322 desa di daerah itu mengalokasikan Rp10-Rp20 juta/desa guna membeli buku bacaan pada setiap perpustakaan desa.

“Pengadaan buku bacaan di setiap gampong ini menindaklanjuti surat Pj Gubernur Aceh tentang dukungan dana desa Tahun 2025 untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat gampong,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat, Marjan Hanafi Lubis di Meulaboh, Selasa (8/4).

Berdasarkan surat Pj Gubernur Aceh Safrizal yang ditandatangani pada 21 November 2024 yang ditujukan kepada Pj bupati/wali kota di Aceh menyebutkan pengadaan tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat gampong.

Hal itu sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Dalam surat tersebut disebutkan, perpustakaan gampong/desa merupakan wahana belajar untuk pengembangan potensi masyarakat untuk mewujudkan kemandirian masyarakat pedesaan.

Tujuannya agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.

Pembiayaan penyelenggaraan perpustakaan di masing-masing gampong/desa salah satu sumber pembiayaannya dapat menggunakan Dana Desa bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025.

Hal itu mempedomani Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, antara lain dipergunakan untuk pengadaan buku-buku dan bahan bacaan lainnya.

Sedangkan pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya yang dilakukan oleh masing-masing gampong/desa diharapkan berkembangnya potensi

gampong untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Kemudian meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal, sebagai pedoman dalam pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Gampong.

Hal ini juga sebagai upaya mengembangkan minat baca masyarakat serta meningkatnya pengetahuan terhadap upaya pencegahan dan penanganan stunting atau tengkes di gampong.

Dalam surat tersebut, kata Marjan, Pj Gubernur Aceh Safrizal juga mengimbau para keuchik/kepala desa agar mengupayakan pengalokasian anggaran pengadaan buku dan bahan bacaan bersumber dari dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) 2025.

Marjan Hanafi Lubis mengatakan bahwa pengadaan buku bacaan untuk masing-masing perpustakaan desa/gampong di Kabupaten Aceh Barat, ditangani langsung oleh masing-masing desa tanpa melibatkan instansi pemerintah di kabupaten.

Usulan buku bacaan tersebut dialokasikan oleh setiap desa, berdasarkan hasil musyawarah dalam menyusun APBG 2025.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengimbau kepada seluruh pemerintahan desa/gampong, agar dapat menggunakan anggaran dana desa sesuai ketentuan pemerintah, termasuk menyesuaikan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat termasuk program 100 hari kerja.

Pemerintah daerah juga meminta aparatur desa di Aceh Barat, agar dapat mempergunakan dana desa mengikuti arahan pemerintah pusat, dengan melakukan efisiensi anggaran dan tidak menggunakan anggaran di luar ketentuan.