Tiongkok Tolak Tawaran Trump Soal Keringanan Tarif dan TikTok

BEIJING - Tiongkok pada hari Kamis (27/3) menolak tawaran pengurangan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendapatkan persetujuan Beijing atas penjualan platform media sosial populer TikTok.

Beberapa waktu lalu, Trump AS sedang berunding dengan empat kelompok yang berminat mengakuisisi TikTok, karena aplikasi tersebut menghadapi masa depan yang tidak menentu di AS.

Undang-undang Amerika Serikat telah memerintahkan TikTok untuk melepaskan investasi dari pemiliknya di Tiongkok, ByteDance, atau akan dilarang di AS. Undang-undang ini diberlakukan karena khawatir Beijing dapat mengeksploitasi platform berbagi video itu untuk memata-matai warga Amerika atau secara diam-diam mempengaruhi opini publik AS.

Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 19 Januari, sehari sebelum pelantikan Trump, namun Trump dengan cepat mengumumkan untuk menunda pemberlakuan undang-undang tersebut.

Penundaan itu ditetapkan berakhir pada tanggal 5 April.

Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Rabu bahwa ia dapat memberikan Tiongkok "sedikit pengurangan tarif atau sesuatu untuk mewujudkannya".

"Kita akan membuat semacam kesepakatan," kata Trump. Jika kesepakatan itu tidak dilakukan tepat waktu, ia akan memperpanjang batas waktu.

"Tiongkok harus memainkan peran dalam hal itu, mungkin dalam bentuk persetujuan dan saya pikir mereka akan melakukannya."

Beijing dengan cepat menampik usulan Trump, dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa pihaknya telah "berulang kali menyatakan posisi kami" terkait TikTok.

"Sikap Tiongkok terhadap penerapan tarif tambahan juga konsisten dan jelas," kata juru bicara kementerian luar negeri Guo Jiakun.

Penawaran untuk TikTok

Saat masa jabatan pertamanya, Trump juga mencoba melarang TikTok di AS dengan alasan masalah keamanan nasional.

TikTok ditutup sementara di AS pada bulan Januari dan menghilang dari toko aplikasi saat batas waktu penerapan undang-undang tersebut semakin dekat, yang membuat jutaan pengguna kecewa.

Trump menangguhkan penerapannya selama dua setengah bulan setelah memulai masa jabatan keduanya pada 20 Januari, untuk mencari solusi dengan Beijing.