Produk Mebel dan Kerajinan Bakal Terkena Kenaikan Tarif di AS, HIMKI Desak Pemerintah Perkuat Diplomasi

JAKARTA – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) meminta Pemerintah untuk melakukan diplomasi agar produk mebel dan kerajinan RI tak terkena kenaikan tarif 25 persen yang dikenakan Amerika Serikat (AS).

Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur mengatakan kebijakan ini berpotensi menghambat daya saing industri mebel dan kerajinan nasional di pasar AS, yang selama ini merupakan salah satu tujuan ekspor utama Indonesia. Selain itu, regulasi Uni Eropa (UE) yang semakin ketat terhadap produk berbasis kayu juga menambah tantangan bagi pelaku industri dalam negeri. Karena itu dirinya berharap agar pemerintah mengambil langkah langkah strategis untuk melindungi industri yang menyerap jutaan tenaga kerja ini. 

“Kami meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan tekanan diplomatik yang signifikan kepada AS agar produk mebel dan kerajinan nasional mendapatkan akses bebas tarif ke pasar mereka. Bahkan, jika memungkinkan, kita perlu mengupayakan agar produk-produk ini masuk tanpa bea masuk, sebagai bentuk pengakuan atas kerja sama perdagangan yang adil,” ujar Sobur dalam konferensi persnya di Jakarta, Selasa (25/3).

Sebagai bagian dari strategi perlindungan industri, HIMKI juga sedang menjajaki kolaborasi dengan berbagai organisasi internasional, termasuk NGO di AS dan UE, guna memperkuat kampanye terhadap kebijakan tarif yang merugikan industri Indonesia.

HIMKI mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan media, untuk bersatu dalam menjaga daya saing industri mebel dan kerajinan Indonesia di pasar global.

Sekretaris Jenderal HIMKI Maskur Zaenuri menjelaskan, perintah Eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Trump pada 1 Maret 2025, menginstruksikan Departemen Perdagangan AS untuk memulai investigasi tersebut. Kebijakan ini menggunakan Pasal 232 yang sebelumnya diberlakukan untuk mengenakan tarif pada impor baja, aluminium, dan produk turunannya. 

Perintah ini mendefinisikan "kayu" sebagai bahan yang belum diproses serta kayu olahan yang telah digiling dan dipotong dan mencakup penyelidikan terhadap impor kayu, lumber, dan produk turunannya, termasuk furnitur, kertas, dan kabinet, dengan kemungkinan pengenaan tarif tambahan hingga 25 persen. 

Dampak negatif dari kebijakan tersebut terhadap industri mebel dan kerajinan nasional meliputi peningkatan Tarif Impor. "Jika investigasi menyimpulkan bahwa impor kayu dan produk turunannya mengancam keamanan nasional AS, tarif hingga 25 persen dapat diterapkan. Hal ini akan menaikkan harga produk Indonesia di pasar AS dan mengurangi daya saingnya,"ucap Zaenur.

Dampak lainnya yakni peluang eksklusi produk. AS memberikan peluang pengecualian untuk produk tertentu, terutama yang menggunakan bahan baku domestik AS atau memiliki nilai strategis.  

Kemudian, perubahan rantai pasok. Kebijakan ini dapat mendorong AS untuk memperkuat produk lokalnya atau mengalihkan permintaan ke negara lain yang tidak terkena tarif tinggi, mengubah dinamika pasar global. Di sisi lain, HIMKI juga mencatat bahwa regulasi Uni Eropa (UE) yang semakin ketat terhadap produk berbasis kayu menambah tantangan bagi pelaku industri dalam negeri. 

Strategi Utama

Dalam menghadapi tekanan dari berbagai sisi ini, HIMKI telah merancang lima strategi utama. Pertama, membangun Aliansi dengan Asosiasi Dagang dan Importir di AS. HIMKI akan menjalin komunikasi dengan importir dan asosiasi furnitur di AS untuk melobi pengecualian tarif bagi produk Indonesia serta mendorong mereka mengajukan keberatan terhadap kebijakan ini.

Kedua, menyusun position paper untuk Pemerintah AS. HIMKI akan menyampaikan dokumen kepada otoritas AS yang menjelaskan bahwa produk furnitur Indonesia tidak mengancam keamanan nasional AS, melainkan mendukung industrinya. "Dokumen ini juga mengusulkan pengecualian tarif bagi produk Indonesia,"terang Zaenur.

Ketiga, melibatkan pemerintah Indonesia dalam diplomasi dagang. HIMKI akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri untuk menekan kebijakan ini melalui forum bilateral dan perjanjian perdagangan.