Kemenperin Usulkan Moratorium Ekspor Kelapa untuk Atasi Kelangkaan Bahan Baku

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan komitmennya untuk mendukung industri pengolahan kelapa dalam negeri yang saat ini menghadapi masalah serius: kelangkaan bahan baku. Akibatnya, banyak pabrik pengolahan kelapa mengalami penurunan produktivitas dan bahkan terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menjelaskan bahwa salah satu solusi jangka pendek yang diusulkan adalah moratorium atau penghentian sementara ekspor kelapa bulat selama 3 hingga 6 bulan. Tujuannya adalah untuk menstabilkan pasokan kelapa di dalam negeri.

“Kelangkaan bahan baku ini sudah mengganggu operasional industri dan berdampak pada lapangan kerja. Kami ingin kebijakan tata kelola kelapa segera ditetapkan,” ujar Putu dalam pernyataan resminya, Jumat (21/3).

Langkah Tambahan: Pungutan Ekspor & Standar Harga Petani

Selain moratorium, Kemenperin juga mengusulkan langkah-langkah lain seperti:

• Pengenaan pungutan ekspor untuk kelapa bulat dan produk turunannya

  Sebaiknya Anda baca juga:

  • 

    Tren kenaikan harga kopra di Sulteng
  • 

    Potensi Ekonomi Hijau dari Kelapa Beri Peluang Besar bagi Indonesia

• Penetapan harga bahan baku yang adil (remuneratif) untuk petani dan industri

Kebijakan ini diharapkan bisa membantu menormalkan harga kelapa yang saat ini melonjak tinggi, serta menjamin bahan baku cukup tersedia untuk industri pengolahan.

Dukungan untuk Petani Lewat Dana Perkebunan

Kemenperin juga mengusulkan agar dana dari pungutan ekspor kelapa dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dana ini nantinya akan digunakan untuk membantu petani melalui:

• Program peningkatan produktivitas tanaman kelapa

• Penguatan usaha tani dan pengolahan kelapa skala rakyat

• Pengembangan industri kelapa secara terpadu

Ajak Semua Pihak Bersinergi

Putu menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan petani agar kebijakan ini berjalan efektif.

“Kami akan terus berkoordinasi dan memastikan kebijakan yang diambil bisa segera dijalankan dan dievaluasi secara rutin,” tutupnya.