Xi Perintahkan Militer Tiongkok Perketat Kontrol Antikorupsi

BEIJING – Presiden Tiongkok, Xi Jinping baru-baru ini meminta petinggi militer untuk meningkatkan pengawasan guna membantu menyelidiki dan menangani kasus korupsi, prioritas utama saat ia berupaya meningkatkan pengembangan angkatan bersenjata negara tersebut. 

"Militer harus memiliki integritas yang tinggi dan terbebas dari praktik korupsi yang dapat menghambat efektivitas operasional serta merusak kepercayaan publik," ujar Xi dalam pidatonya.

Dikutip dari The Straits Times pada Senin (10/3), berbicara kepada delegasi dari Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan Kepolisian Bersenjata Rakyat, Xi menekankan bahwa pengawasan harus mengambil peran yang lebih menonjol, termasuk proses audit yang lebih baik,

Ia juga menginstruksikan peningkatan pengawasan terhadap pengadaan alat pertahanan, promosi jabatan, serta alokasi anggaran, yang selama ini menjadi sektor rawan penyalahgunaan.

Membersihkan pemerintahan telah menjadi prioritas bagi Xi sejak ia berkuasa pada tahun 2012.

Langkah ini sejalan dengan kampanye antikorupsi besar-besaran yang telah dijalankan Xi sejak menjabat sebagai pemimpin Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pejabat tinggi militer telah ditangkap dan diadili atas dugaan korupsi, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan kontrak pertahanan dan perdagangan senjata ilegal.

Kampanye antikorupsi telah menjerat sejumlah besar pejabat senior dalam beberapa tahun terakhir. Desember lalu, mantan ketua partai zona pengembangan ekonomi di Hohhot, Mongolia Dalam, dieksekusi karena korupsi.

Militer Tiongkok khususnya telah mengalami pembersihan yang melibatkan perwira tinggi dan jenderal.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebelumnya mengatakan bahwa penyelidikan korupsi dapat menghambat tujuan Beijing untuk memodernisasi angkatan bersenjata negara itu.

Xi juga meminta militer untuk meningkatkan efektivitas biaya dan alokasi dana untuk pertahanan nasional. 

Beijing berencana meningkatkan anggaran pertahanannya sebesar 7,2 persen menjadi sekitar 1,78 triliun yuan pada tahun 2025, kata Kementerian Keuangan dalam sebuah laporan yang dirilis pada tanggal 5 Maret pada pertemuan parlemen tahunan di Beijing.

Para analis menilai bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kontrol Xi atas PLA serta memastikan bahwa militer tetap loyal terhadap kepemimpinan Partai Komunis. Dengan memperketat pengawasan, Beijing berharap dapat menciptakan angkatan bersenjata yang lebih profesional, transparan, dan siap menghadapi tantangan geopolitik di kawasan.